oleh

Beri Arah Pertumbuhan Pembangunan

Selain itu, memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk yang rasional, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang lainnya. Pemkot Bandung belum memiliki data akurat tentang penyediaan PSU lingkungan perumahan. Pasalnya, masih banyak pengembang yang belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot Bandung.

”PSU yang belum diserahkan ke Pemkot masih menjadi kewajiban pengembang atau dikelola swadaya masyarakat. Sedangkan PSU yang telah diserahkan menjadi barang milik negara dan wajib disertifikasi atas nama pemerintah daerah,” terang Folmer.

Baca Juga:  Kang DS Mengimbau Agar Jangan Memberikan Karangan Bunga

Terkait pembangunan perumahan di Kota Bandung, Folmer  menyatakan, secara umum PSU menggambarkan jumlah pengembang yang mengajukan permohonan  pembangunan perumahan dari tahun ke tahun.

Namun berdasarkan referensi Dewan, fasos fasum yang tercatat di Pemkot Bandung, hingga 2009, hasil penyerahan pengembang tercatat 1.746.707,99 meter persegi.

Dia menyebutkan, permasalahan penyediaan PSU di Kota Bandung karena sulitnya memintakan proporsi ideal PSU dan kavling efektif sebesar 40:60.

Baca Juga:  Kena Putar Balik, Nasib Pengendara Ojol di Perbatasan Cimahi-Bandung

Hal lain, kata dia, belum optimalnya pelaksanaan verifikasi karena adanya perbedaan pedoman antara Undang-undang, Permenpera dan SNI, berdampak kepada banyak pengembang yang belum menyerahkan ke wajibannya.

Sementara, dari verifikasi serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi pengembang menyulitkan dalam pelaksanaan verifikasi yang berakibat tidak bertambahnya PSU karena kenakalan pengembang.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga