bandungekspres.co.id– Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sedang memutar otak untuk menyelamatkan koleganya dari ancaman pidana gratifikasi. Bagaimanapun, IDI mengakui bahwa pihaknya tetap butuh suntikan dana sponsorship. Di antaranya, sumber dana untuk pengembangan profesi itu digantungkan pada pemberian perusahaan farmasi.
Sekretaris Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota (BHP2A) PB IDI dr Efrila mengatakan, IDI saat ini menyusun petunjuk teknis (juknis) pemberian dana sponsorship dari industri farmasi. ”Regulasinya masih digodok,” katanya di kantor PB IDI, Jakarta Pusat, kemarin.
Efrila menjelaskan, banyak skenario yang kini masuk menjadi opsi. Di antaranya, dana dari perusahaan farmasi itu tidak boleh lagi masuk ke kantong dokter secara pribadi. Melainkan harus masuk ke organisasi profesi. Undangan-undangan untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesi di dalam maupun luar negeri juga harus ditembuskan dulu ke organisasi profesi.
Dengan cara itu, papar Efrila, bisa dicegah praktik gratifikasi di kalangan dokter. Kemudian, dana sponsorship untuk kalangan dokter dibatasi hanya untuk ongkos pendaftaran serta biaya perjalanan atau transportasi dan akomodasi.
Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan PB IDI dr Mahesa Paranadipa mengakui, dokter rentan dituding menerima gratifikasi karena imbal balik dari penggunaan obat.
Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan, dana sponsorship dari perusahaan farmasi kepada dokter itu terkait dengan penerapan program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB). Aturan tentang P2KB juga terkait dengan perolehan satuan kredit profesi (SKP) sebagai syarat mengurus perpanjangan izin dokter. ”Sekarang, untuk mengikuti P2KB itu, butuh biaya,” katanya.
Nah, ada tiga skenario untuk membiayai P2KB. Pertama, biaya disiapkan pemerintah atau negara. Kedua, dokter yang harus menyiapkan dananya sendiri. Ketiga, menghalalkan dana sponsorship dari perusahaan farmasi untuk masuk ke organisasi profesi. (wan/gun/c11/agm/rie)
