Proyek Kereta Cepat Kemahalan

[tie_list type=”minus”]Wapres Klarifikasi Dubes Tiongkok[/tie_list]

bandungekspres.co.id– Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seolah tak putus dirundung kontroversi. Setelah dipermasalahkan karena izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang belum tuntas, kini proyek itu dinilai kemahalan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, dirinya sudah mendapat informasi mengenai nilai proyek yang dikerjakan kontraktor asal Tiongkok itu dianggap terlalu mahal. Karena itu, dia pun memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut.

”Saya tadi sampaikan ke Dubes Tiongkok untuk verifikasi dan dia janji untuk itu (memverifikasi),”’ ujarnya usai bertemu Xie Feng di Kantor Wakil Presiden kemarin (28/1).

Informasi terkait terlalu mahalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu didapat dari data proyek sama di Iran yang juga dikerjakan oleh China Railway Engineering Corporation, kontraktor sama yang menggarap proyek di Indonesia. ”Makanya kita tanya,” kata JK.

Sebagai perbandingan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berjarak 140 kilometer diperkirakan menelan biaya investasi hingga USD 5,5 miliar (setara Rp 76 triliun). Adapun proyek yang sama di Iran dengan panjang rute 400 kilometer hanya menelan investasi USD 2,73 miliar. Proyek itu juga diperkirakan selesai pada 2018, sama dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek tersebut merupakan bagian dari inisiatif ”One Belt, One Road” yang ditandatangani Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Teheran pekan lalu. Selepas pencabutan sanksi ekonomi Iran, Tiongkok memang bergerak cepat untuk merealisasikan rencana-rencana investasi di negeri berpenduduk 78 juta orang tersebut.

Namun saat dikonfirmasi terkait informasi biaya kereta cepat yang terlalu mahal, Dubes Tiongkok Xie Feng menolak berkomentar. Dia menyebut, kedatangannya ke Kantor Wapres untuk berdiskusi seputar rencana kegiatan Tahun Baru Cina atau Imlek.

Terkait informasi bahwa investor Tiongkok meminta jaminan dari pemerintah Indonesia untuk mengerjakan proyek kereta cepat, JK membantah. Menurut dia, sejak awal pemerintah sudah menegaskan jika proyek kereta cepat adalah proyek korporasi. ”Jadi tidak ada jaminan (pemerintah), karena itu investasi biasa,” ucapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan