[tie_list type=”minus”]Beberkan Rencana di Bidang Pendidikan[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Seiring dengan pencairan anggaran pada 2016 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan rencana besar untuk terus menggenjot indeks pembangunan manusia dengan tekankan pada program pendidikan.
Gubernur Jawas Barat Ahmad Heryawan mengatakan, anggaran pendidikan yang telah sesuai dengan ketentuan aturan telah dipatok 20 persen, dalam artian bakal banyak program-program yang harus terealisasi tahun ini.
Menurutnya beberapa program kelanjutan akan terus dilaksanakan adalah pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan penambahan pembangunan laboratorium sekolah dan perpustakaan di seluruh SMA/SMK.
’’Saya sudah meminta agar Dinas Pendidikan Jawa Barat segera melakukan pendataan kepada seluruh SMA/SMK dijabar yang belum aatau sudah memiliki tapi kurang memadai fasilitas laboratorium dan perpustakaannya,” jelas Heryawan di Gedung Sate belum lama ini.
Selain itu, segera pula dilakukan pembangunan SMA/SMK baru di seluruh daerah di Jabar, khususnya setiap kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri.
Dia menyebut, rencana ini akan segera dilakukan pembangunannya pada tahun ini di 41 kecamatan se-Jabar dengan mengedepankan pendirian SMK yang dikhususkan potensial di daerahnya.
’’Di Pameungpeuk, Kabupaten Garut akan segera berdiri SMK keperawatan, dan penambahan fasilitas SMK kelautan, dan SMK pariwisata,” ucap Heryawan.
Dirinya menuturkan, dengan letak geografis Jabar yang luas, pemerataan pendidikan harus bisa mencapai di kawasan pelosok, langkah ini akan menjadi prioritas pemprov agar tingkat partisipasi melanjutkan sekolah di Jabar meningkat.
Dalam rangka siasati hal itu, pihaknya juga akan lebih maksimalkan pembangunan sekolah SMA/SMK berbasis boarding school, juga pesantren, di samping akan memberikan penguatan terhadap pesantren-pesantren yang sudah ada.
Heryawan menambahkan, setelah peralihan status pengelelolaan SMA/SMK ke Provinsi, segera menginstruksikan seluruh sekolah di Jabar untuk bebaskan dana sumbangan pembangunan (DSP) yang sering beratkan orang tua siswa.
’’Nanti saya tidak ingin lagi ada pungutan DSP karena ini sangat memberatkan siswa dan ini juga saya sudah instruksikan kepada Kadisdik setelah pengelolaan SMA/SMK ditangani oleh provinsi,” pungkas dia. (yan/vil)