Padahal, berdasarkan negosiasi perpanjangan‎ KK baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak habis pada tahun 2021. ’’Dengan dikeluarkannya surat itu lebih dulu artinya ada indikasi pelanggaran,” ucapnya.
Agung melanjutkan, yang kedua mengenai Sudirman yang juga mengizinkan ekport konsentrat. Pasalnya, izin ekport konsentrat telah dilarang dalam‎ UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009‎.
’’Saya kira wajar kalau DPR membuat Pansus Freeport untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran di dalam perusahaan asing milik Amerika Serikat itu,” tukasnya. (rka/vil)