[tie_list type=”minus”]Kelelahan, Jokowi Batal Hadiri Festival Antikorupsi 2015[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Presiden Joko Widodo batal hadiri Festival Antikorupsi 2015 di Bandung kemarin (10/12). Pasalnya, kondisi kesehatan Presiden sedang dalam kondisi kurang baik. Karena itu, Menkopolhukam Luhut Panjaitan diperintahkan Jokowi untuk menghadiri festival pada pukul 06.20 WIB.
’’Sebenarnya sudah dirancang, sudah rapi, (Presiden) akan hadir di Festival Antikorupsi,’’ kata dia saat memberi sambutan di Aula Auditorium ITB Jalan Sabuga, Kota Bandung.
Luhut menjelaskan, kesehatan Jokowi kurang fit karena kecapaian, akibat kegiatan yang sangat padat. Kendati tidak hadir, Luhut mendapat pesan dari Jokowi bahwa pemerintah terus mendukung penuh pemberantasan korupsi di dalam negeri.
’’Tanpa pemberantasan korupsi maka pemerintahan di Indonesia tidak akan bisa optimal. Maka dari itu, pemerintah berkomitmen menyelenggarakan reformasi birokrasi saat ini sebagai upaya menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi,” papar dia.
Lebih lanjut Luhut menegaskan, reformasi birokrasi termasuk pelayanan publik dan perizinan. Mekanisme kerja dan birokrasi melalui e-government, mulai e-budgeting hingga sistem lainnya, bisa membuat birokrasi lebih efisien. ’’Kata kuncinya lewat e-government. Hal ini bisa mempercepat pelayanan publik,’’ terang dia.
Sementara itu, Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menyampaikan, pencegahan korupsi dilakukan pada aspek manusia, budaya, dan sistem. Menurut dia, sistem merupakan hal penting harus diperbaiki yang dianggap berpotensi korupsi. Perbaikannya dilakukan baik kepada suatu subsistem dalam setiap kementerian atau lembaga pada sistem nasional.
’’KPK sampai dengan saat ini tetap on the track bekerja dengan semaksimal mungkin. Dengan senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan independensi,’’ ungkap dia.
Ruki di hadapan Menkopolhukam, para menteri kabinet Indonesia Bersatu dan pejabat publik lainnya sangat bersemangat dan menggebu-gebu saat menyampaikan pidato pada pembukaan Festival Antikorupsi. Ruki mengatakan, KPK dalam setiap upaya penindakan harus benar-benar melakukan analisa secara mendalam dan tidak gegabah.
’’Dalam mengungkap setiap kasus korupsi, KPK selalu mengutamakan kehati-hatian dan profesionalisme, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,’’ terang dia.
Ruki mengungkapkan, penindakan yang dilakukan oleh KPK, semata-mata dilakukan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta menyelamatkan keuangan negara. Tidak pernah ada unsur dendam, niatan jahat ataupun latar belakang politik dalam memutuskan seseorang jadi tersangka.
