Sementara itu, Sukiman membenarkan pembantahan yang dilakukan oleh Setnov. ”Tidak benar kalau dirinya mencatut nama presiden dan wakil presiden,” ungkapnya. Tak hanya itu, dirinya menyebutkan bahwa Setnov hanya mengakui pertemuan sekali saja dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Guntur Sasongko menyebutkan, dalam persidangan Setyo Novanto belum bisa menerima apa yang disampaikan oleh pengadu. Sehingga, dirinya pun selalu melakukan pembelaan. ”Intinya dia tidak menerima apa yang disampaikan pengadu, dia juga punya hak untuk membela,” ungkapnya.
Rekaman tersebut dinilai tidak sah. Sehingga, dirinya merasa memiliki hak untuk melakukan legal standing. ”Rekaman ini dilakukan tanpa seizin dan kemudian dan dirasakan itu bmeanggar hukum,” ungkapnya.
Baca Juga:Air Laut Jadi Air Siap MinumAda Indikasi Pemilih Ganda
Sementara itu, usai menyidang Setnov, sekitar pukul 20.00 MKD kembali bersidang internal secara tertutup sampai pukul 21.30. Usai sidang, Ketua MKD Surahman Hidayat menyebutkan, musyawarah mufakat MKD telah berjalan secara dinamis untuk memenuhi kesepakatan.
Yakni, terkait pengecekan orisinalitas rekaman yang dijadikan sebagai barang bukti. Keabsahan atas rekaman tersebut masih dipertanyakan. ”Jadi kami akan berusaha untuk mengaudit forensik secara hukum untuk pastikan orisinalitasnya. Adanya bukti itu di Kejagung,” ungkapnya.
Adapun pihak-pihak yang menyebutkan, dalam musyawarah ini untuk diberhentikan saja prosesnya. ”Ya tidak bisalah kan ini persidangan bukan klarifikasi. Saya tidak setuju,” tutur politikus PKS itu. Meski demikian, pihaknya tidak mau menyebutkan siapa pihak yang menyuarakan hal tersebut.
Di samping itu, dalam putusan musyawarah ini, pihaknya juga akan memanggil saksi yang tersisa. Yakni, Riza Chalid. ”Mungkin setelah proses pilkada biar simultan. Nanti kita lihat setelah sidang saksi apakah sudah cukup atau belum nanti juga lihat untuk melakukan konstruksi perkara,” ungkapnya.
Pengamat politik dan Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebutkan, terjadi kecurigaan ada indikasi kompromi politik dalam sidang MKD ini. ”Kalau terbuka, publik kan menjadi tau dan ada konfirmasi apa yang terjadi,” imbuhnya saat ditemui di kawasan parlemen.
Persidangan ini menjadi tidak transparan dan sandiwara dalam MKD semakin kuat. Pihaknya pun menyebutkan bahwa dengan kondisi kali ini, posisi MKD tidak perlu ada lagi. ”Paling ekstrim tidak ada putusan voting, jelas ini semakin clear bahwa ada deal politik,” ungkapnya.