Wapres JK Siap Lapor Polisi

bandungekspres.co.id– Bola panas isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam kasus Freeport bergulir kian liar. Ketua DPR Setya Novanto yang namanya disebut-sebut sebagai oknum pencatut, kini tak hanya harus menghadapi proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, bisa juga terseret ke ranah hukum.

JK
RAKYAT ACEH/ZULKARNAINI

BERSAHABAT: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) didampingi sang istri berkunjung ke Museum Tsunami di Banda Aceh Minggu (15/11) lalu. Terkait kasus pencatutan nama, JK siap melaporkan Setya Novanto ke polisi.

Wakil Presiden JK mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kasus pencatutan nama presiden dan wapres. Jika ditengarai mengandung unsur kriminal, maka akan langsung dilaporkan ke polisi. ’’Pasti (dilaporkan). Kalau kriminal tapi tidak dipolisikan, yang tidak melapor itu yang salah,’’ ujarnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma menjelang keberangkatan menuju Manila, Filipina, untuk menghadiri acara APEC, kemarin (17/11).

Saat ini, kata JK, pemerintah masih menunggu bergulirnya proses di MKD DPR untuk melihat reaksi parlemen. Bagaimana jika nanti hasil di MKD kurang greget atau hanya sekedar memberikan teguran kepada Setnov yang notabene adalah pimpinan DPR? ’’Kita lihat saja dulu perkembangannya,’’ katanya.

JK mengakui, dalam pertemuan dengan Setnov di Kantor Wakil Presiden Senin lalu, dia sempat menegur politikus yang punya banyak bisnis di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu lantaran berkembangnya isu pencatutan nama presiden dan wapres. ’’Ya tentu (saya tegur), tapi dia mengatakan tidak terlibat,’’ ucapnya.

JK juga menyebut jika Presiden Jokowi marah karena namanya dicatut dan disebut meminta saham Freeport. ’’Pasti lah, siapa tidak marah kalau namanya dijual-jual,’’ imbuhnya.

Dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan, pihak yang diduga Setnov mengatakan kepada seseorang yang disebut sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Presiden melalui Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat kepala staf presiden, disebut menginginkan 11 persen saham Freeport. Sedangkan, wapres akan diberi jatah 9 persen saham.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan