[tie_list type=”minus”]Fadli Zon: Jaksa Agung Harus Jaksa Karier[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Isu bakal digantinya Jaksa Agung M Prasetyo langsung menghangat. Dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin, muncul sejumlah masukan kepada pemerintah berkaitan dengan posisi Jaksa Agung apabila benar hendak di-reshuffle. Sejumlah pihak meminta Jaksa Agung bebas dari keterkaitan dengan partai politik.
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, anggota kabinet yang menangani bidang hukum seharusnya benar-benar bebas dari partai politik. Untuk posisi Jaksa Agung, sejak Awal dia sudah berpandangan harus berasal dari orang di luar parpol. ’’Kalau bisa seharusnya jaksa karier. Ketika Jaksa Agung itu titipan parpol, maka posisinya akan sulit,’’ ujarnya.
Fadli beralasan, jaksa karier paham betul bagaimana kultur kejaksaan beserta kondisinya saat ini. ’’Saya tidak tahu dan tidak mau menyebut nama, siapapun dicarilah dari dalam,’’ lanjut politikus yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu.
Baca Juga:Beri Pelatihan FotografiBerburu Pengganti Vladimir
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz. Menurut dia, apapun alasannya, Jaksa Agung harus jauh-jauh dari agenda politik. Apabila Jaksa Agung diambil dari parpol, yang terjadi adalah bias. ’’Apapun yang dia lakukan, meski benar, akan terkeasn bias,’’ tutrnya. Jaksa Agug akan selalu dikaitkan dengan parpol yang mengusulkannya.
Donal mengatakan, selain bebas politik, Jaksa Agung juga harus cerdas dan memiliki kemampuan teknis. Dengan demikian, dia tidak akan mudah dibohongi oleh Jaksa Agung Muda. Integritas Jaksa juga diperlukan dalam rangka mengerem ulah sejumlah oknum penyidik kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan.
Sementara itu, Direktur Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengingatkan Presiden bahwa reshuffle kabinet jilid dua merupakan momentum yang pas. Khususnya, dalam mencari komposisi kabinet yang tepat sesuai dengan kebutuhan Presiden. Menurut dia, Presiden bahkan sebaiknya mengganti banyak menteri, karena apabila hanya satu atau dua saja tidak akan terasa.
Untuk sejumlah posisi strategis, Hanta menyarankan Presiden konsisten untuk tidak magambil menteri dari parpol. ’’Nanti belum apa-apa dia (menteri) sudah dicurigai. Kasihan parpolnya,’’ tuturnya. Parpol juga jangan menekan presiden soal jatah menteri, karena yang lebih penting adalah kebutuhan presiden.