Selain, itu keterbatasan jumlah SDM baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/kota juga menjadi penyebab lambatnya penyaluran ini sebab pada kenyataannya Kemenag wilayah kabupaten/kota harus bekerja ekstra.
”Bayangkan di Kabupaten Bandung aja jumlahnya 700 madrasah belum termasuk RA sedangkan jumlah petugas hanya 4 orang belum bila terjadi kesalahan dalam isian pengajuan inikan memakan waktu,” kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Jabar Rustandie menyayangkan adanya keterlambatan ini. Menurut dia, keterlambatan ini menunjukan pihak Kementrian Agama tidak siap.
Dirinya berpendapat, penahanan anggaran itu berlanjut karena bisa mengancam kemunduran pendidikan agama, khusunya di Jawa Barat. ”Madrasah itu kan basisnya pendididikan agama, pendidikan moral masyarakat. Bagaimana kalau operasionalnya terhenti karena anggarannya distop? Kemenag ini ada apa sebenarnya?” cetus dia.
Rustandie mengkhawatirkan, terhambatnya operasional madrasah, baik ibtidaiyah, tsanawiyah, maupun aliyah ini sama artinya membedakan lembaga pendidikan berbasis agama
Untuk itu dirinya menegaskan, pemprov Jabar juga jangan tinggal diam ketika melihat ribuan guru dan siswa madrasah menjerit setelah berbulan bulan tidak diberikan Bantuan Operasinal. (yan/fik)
