[tie_list type=”minus”]Presiden Tepis Permohonan Maaf Pada PKI[/tie_list]
JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (22/9).
Nampak dalam rombongan, antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bersama dengan PP Aisyiyah dibawah pimpinan Yunahar Ilyas.
Kedatangan para petinggi Muhammadiyah ini untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan pengurus baru hasil muktamar di Makassar, Sulsesl, bulan Agustus lalu.
’’Selain silahturahmi juga membahas sejumlah masalah dalam negeri dan kerja pemerintahan,” kata Haedar.
Haedar meminta menteri-menteri di kabinet bekerja dengan benar, terutama karena keadaan ekonomi yang labil saat ini.
’’Pentingnya langkah sistematis reformasi birokrasi. Harus meluaskan budaya meristokrasi. Bahwa siapa pun yang jadi menteri, dari mana pun dia, ya harus mengutamakan kepentingan rakyat,” seru Haedar.
Terkait dengan kondisi ekonomi, Haedar menyampaikan hasil kajian tim ekonomi Muhammadiyah, bahwa Indonesia dengan pelambatan ekonomi sekarang ini memang belum termasuk dalam kategori krisis. Tapi bisa berpotensi krisis jika tidak ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang komprehensif, dan langkah-langkah yang berani untuk mencari solusi.
Selain itu, Muhammadiyah juga menaruh perhatian pada darurat asap yang terjadi di beberapa provinsi. Dia berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah asap tersebut. ’’Harusnya ada konservasi dan rekonstruksi agar sumber daya alam bisa dikelola dengan baik. Harus dimobilisasi sebagai kesejahtraan rakyat,” imbuhnya.
Selain itu, Presiden juga membantah akan menyampaikan permintaan maaf pada orang-orang yang tertuduh sebagai anggota PKI. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Presiden menjawab itu setelah ditanyakan pihaknya.
’’Kami juga meminta klarifikasi tentang isu apakah pemerintah akan meminta maaf pada PKI? Tetapi jawabnya, sama sekali tak ada agenda bahkan terpikir pun tidak,” ujar Mu’ti.
Sebelumnya, kabar rencana permintaan maaf Jokowi itu sudah beredar sejak jelang HUT Kemerdekaan RI lalu. Mantan Wali Kota Solo itu disebut-sebut akan meminta maaf saat pidato kenegaraan di HUT ke 70 RI. Namun, isu itu ternyata tidak terbukti.
Mu’ti mengatakan, Presiden memastikan tidak akan melakukan permintaan maaf tersebut. Presiden, imbuhnya, tidak punya penjelasan khusus terkait isu yang berkembang tersebut.
