Siapapun Yang Terpilih Harus Perhatikan PKL

[tie_list type=”minus”]Gapeda Dapat Pencerahan Politik[/tie_list]

BALEENDAH – Gabungan Pedagang Bale Bandung (Gapeda) menggelar Sarasehan Peningkatan Partisipasi Politik dan Pendidikan Wirausaha pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Gedung Juang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Acara dihadiri Ketua Gapeda, bendahara, sekertaris FKPPI, Pembina dan pelindung Anggota DPRD Komisi C beserta puluhan para anggota Gapeda kemarin (21/9).

Ketua Umum Gapeda Kusdinar mengatakan, pihaknya berupaya memfasilitasi pemerintah dengan para PKL di sejumlah program peningkatan kesejahteraan para PKL. Diharapkan, kebijakan bupati dan wakil bupati Bandung terpilih hasil Pilkada 2015 lebih berpihak pada PKL.

”Salah satunya dengan sarasehan ini, para PKL mendapat pendidikan politik dan kebangsaan. Kami berupaya 450 anggota kami ini mendapat ilmu supaya dapat meningkatkan kesejahteraannya,” kata Kusdinar kemarin.

Kusdinar mengatakan, pendidikan para PKL di bidang politik dan kebangsaan masih kurang. Makanya, diharapkan dengan pemateri dari Kodim 0609 Kabupaten Bandung, Pemerintah Pemda Kabupaten Bandung, dan Polres Bandung, dapat meningkatkan pengetahuannya para PKL di bidang kebangsaan dan politik.

”Kami pun menyinergikan kepentingan para pedagang dengan pemerintah. Para PKL pun ingin berjualan dengan enak tanpa melanggar peraturan dan keindahan atau ketertiban wilayah,” tandansya.

Selain itu, kata Kusdinar, dengan sejumlah program pemerintah untuk para PKL dan Koperasi Gapeda, diharapkan para PKL bisa meningkatkan kesejahteraannya dan terhindar dari jeratan lintah darat.

Sementara itu, Deni, pedagang kaki lima (PKL) mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung lebih memperhatikan eksistensi dan kemajuan ekonomi mereka setelah pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung 2015.

Bagi dia, siapapun yang memimpin Kabupaten Bandung pada periode selanjutnya, dia berharap dapat memperhatikan kesejahteran para PKL. Termasuk penataan lokasi perdagangan PKL supaya dapat sesuai dengan peraturan dan tidak mengganggu ketertiban mayarakat,” ungkapnya.

Seorang PKL yang biasa berjualan makanan di SMAN 1 Baleendah, Komalasari mengatakan, selalu mengikuti dan menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilihan umum dan Pilkada. Namun, pemerintah terkesan belum maksimal dalam memperhatikan para PKL.

”Saya pernah mengajukan sejumlah kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tapi, tidak pernah berhasil mendapat program pemerintah itu. Saya harap ke depannya, pemerintah bisa memfasilitasi kami untuk berkembang,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan