JAKARTA – Kritik tajam dari publik terhadap kenaikan tunjangan DPR membuat wakil rakyat keder. Setelah satu per satu anggota dewan menyatakan penolakannya, kemarin (18/9) giliran anggota badan anggaran (banggar) berjanji untuk merevisi kebijakan itu. Faktor perlambatan ekonomi dijadikan alasan utama penolakan itu.
Anggota banggar Johnny G Plate menjelaskan, kenaikan tunjangan DPR itu akan masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 dan APBN 2016. Untuk tahun 2015, tunjangan itu akan diterima anggota dewan pada bulan Oktober. Plate memastikan keduanya akan ditolak oleh banggar. Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia masih dalam tekanan.
Sebenarnya, kondisi ekonomi juga dijadikan alasan mengapa DPR menghendaki kenaikan tunjangan. Perlambatan ekonomi menyebabkan itu harga bahan pokok melambung. Plate mengatakan, alasan itu hanya dibuat untuk justifikasi kenaikan tunjangan. ’’Situasinya tidak tepat. Harusnya lebih berpihak pada rakyat,’’ jelasnya saat dihubungi kemarin.
Lalu bagaimana cara banggar menolak uang tunjangan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan (menkeu) itu. Politisi Nasdem itu menjelaskan, saat ini suara penolakan sudah muncul dari anggota dewan. Mayoritas fraksi bahkan sudah menolak. Selanjutnya penolakan itu harus ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR dengan menggelar rapat Badan Musyawarah (bamus). ’’Pimpinan DPR harus segera surati Menkeu untuk ditunda atau dibatalkan. Dikasih tanda bintang agar tidak dicairkan lagi untuk bulan-bulan depan,’’ ucapnya.
Sedangkan untuk tahun 2016, sampai saat ini banggar dan pemerintah masih melakukan pembahasan APBN 2016. Menurut Plate, penolakan bisa disampaikan lewat perwakilan fraksi yang duduk di dalam banggar. ’’Jika ditolak maka tunjangan dewa untuk 2016 tidak naik,’’ ungkapnya.
Bisa saja pada saat pembahasan antara banggar dan pemerintah, usulan menolak kenaikan tunjangan dewan mental. Sebab saat ini masih ada beberapa fraksi yang mendukung kenaikan itu. Anggota komisi XI itu mengatakan, hasil banggar itu akan disampaikan di paripurna. ’’Kalau di paripurna kenaikan ditolak, maka banggar akan kembali membahas dengan pemerintah,’’ tuturnya.
Politisi Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, sampai saat ini fraksi Golkar belum menentukan sikap apakah menerima atau menolak tunjangan. Pasalnya Golkar belum mengelar rapat fraksi. ’’Yang menolak baru per individu. Sikap resmi fraksi belum ada,’’ jelasnya.
