Anggota Fraksi PPP Arsul Sani juga bersikap berbeda dengan koleganya, Wakil Ketua BURT Ahmad Dimyati Natakusumah yang mendukung kenaikan tunjangan anggota dewan. Arsul meminta para anggota dewan mempertimbangkan kondisi publik saat ini di mana pertumbuhan ekonomi tengah melambat. ’’Anggota dewan seharusnya peka dengan situasi,’’ kata Arsul.
Menurut Arsul, tidak tepat jika anggota dewan membicarakan kenaikan tunjangan, apalagi dipaksakan akan segera cair bulan depan. Padahal, kinerja anggota dewan harus diakui belum optimal terutama dalam hal penyelesaian legislasi. ’’Sebaiknya DPR meningkatkan kinerja legislasinya dan membantu pemerintah menyelesaikan perlambatan ekonomi,’’ jelasnya.
Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengkritik penetapan kenaikan tunjangan anggota dewan. Menuru Agung, keputusan untuk menaikkan tunjangan anggota dewan salah sasaran, mengingat lemahnya kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. ’’Yang meningkat itu seharusnya kinerjanya, bukan tunjangannya,’’ kata Agung.
Agung menilai, pembahasan pemerintah dan DPR terkait tunjangan sama sekali tidak substantif. Seharusnya, eksekutif dan legislatif membahas hal-hal yang terkait langsung dengan rakyat, terutama solusi meningkatkan daya beli yang semakin menurun. ’’Seharusnya yang dibahas adalah perbaikan ekonomi, bukan tunjangan anggota,’’ ujarnya.
Dengan standar penghasilan saat ini, Agung menilai apa yang didapat para anggota dewan sudah memadai. Keputusan untuk menambah jumlah pundi penghasilan anggota dewan justru akan membuat rakyat marah. ’’Kalau dipaksakan, hati rakyat akan terluka dan tingkat kepercayaan publik akan menurun,’’ tandasnya. (aph/bay/hen)
