[tie_list type=”minus”]Wali Kota Tunda Pengadaan Senpi[/tie_list]
BATUNUNGGAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, mengecam keras rencana Dinas Perhubungan yang akan membekali personelnya dengan senjata api.
Legislator meminta Kepala Dishub Ricky Gustiadi tidak membuat kisruh baru dan mengalihkan persoalan yang fundamental. Pasalnya, gagasan senjata api itu tidak bagus. Oleh karenanya, DPRD tidak akan menyetujui penggunaan anggaran untuk program itu. ’’Alasan apapun tidak masuk akal, Kadishub jangan ngakalin,” kata anggota Fraksi PDI- Perjuangan DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, kemarin (14/9).
Menurutnya, senjata api mesti dipegang orang yang profesional, terlatih, terbiasa memegang senjata. Seandainya, alat itu bisa digunakan siapa saja, dewan juga dapat menuntut hak yang sama. ’’Personel Dishub dipersenjatai bisa arogan serta membuat kengerian di kalangan masyarakat,” tukas Amet-sapaan akrabnya.
Tugas pokok Dishub adalah mengurusi transportasi, dan legislator memandang hal itu belum berjalan baik dan kerap tumpang tindih dengan kepolisian. ’’Benahi saja pekerjaan utama dan jalin koordinasi yang baik dengan mitra kerja tidak usah berpikir macam-macam,” kecam Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kota Bandung ini.
Senada dengan Amet, politisi Partai Demokrat Aan Andi Purnama meminta Dishub bertindak bijaksana dan banyak melakukan pendekatan persuasif dalam mengatur lalu lintas, itu tampak lebih elegan ketimbang mempersenjatai personel lapangan.
Andi mencontohkan, akan menjadi heboh ketika menertibkan trayek liar dengan menenteng senjata. Kota Bandung itu berbeda, karena lebih menekankan pencegahan dari pada penindakan. ’’Dishub dipersenjatai itu tidak masuk akal. Sebab, Satpol PP juga tidak logis,” sahut Andi.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir Dishub Kota Bandung Agung Purnomo mengaku, sudah ada keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait pengadaan senpi yang jadi sorotan legislator.
Dalam rapat pimpinan kemarin, diputuskan wali kota menunda pengadaan senjata api tersebut. ’’Keputusan itu disampaikan wali kota dihadapan semua pejabat SKPD yang hadir,” ucap Agung.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memandang belum ada urgensinya pengadaan barang berbahaya tersebut. ’’Mata anggaran itu ribuan jumlahnya jadi tentunya tidak semuanya saya hafal dari mulai belanja makan minum, gagang pintu dan segala rupa. Setelah saya cek, DPRD juga tidak berkenan dengan jenis anggaran itu. Jadi saya putuskan belanja senjata itu dibatalkan,” ujar Ridwan di Balai Kota Bandung.
