Di tempat yang sama, Kadinkes KBB Pupu Sari Rohayati menambahkan, program ini dianggarkan sebesar Rp 24 miliar. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mendata warga di seluruh wilayah yang benar-benar mendapatkan bantuan jaminan kesehatan ini. ”Datanya akan kita cek lagi supaya valid dan benar. Yang pasti, pendataan akan selesai dalam waktu yang cepat,” ungkapnya.
Dia tidak membantah, jika di lapangan sering mengalami kendala terkait jumlah warga yang miskin. Untuk mendata agar valid, dibutuhkan pendataan yang benar, agar tidak salah sasaran.
”Kita harus mendata secara detail agar tidak salah sasaran. Selain mendata, kami juga fokus terhadap sarana pelayanan seperti penyediaan RSUD. Fasilitas RSUD seperti di Lembang tengah kami persiapkan dengan melengkapi persyaratan administrasi agar akhir tahun ini terwujud izin dari Kementerian Kesehatan,” tandasnya. (drx/rie)
