Menyoroti Kinerja Pemprov Jabar

COBLONG – Ketua Fraksi PDIP Perjuangan Gatot Tjahyono mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) agar lebih fokus dalam menghadapi perhelatan besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang akan digelar pada 2016 nanti. Menurut Gatot, berdasarkan pengamatan Fraksi PDIP, persiapan PON yang dilakukan Pemprov Jabar selaku penanggung jawab belum maksimal. Bahkan beberapa venue masih belum tuntas dalam pembangunannya.

Gatot Tjahyono
Gatot Tjahyono

Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Jabar

”Beberapa venue pembangunannya masih belum tuntas dan kita sudah tinjau itu bersama anggota komisi IV lainnya,” jelas Gatot ketika ditemui di ruang Fraksi PDI Perjungan, Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponogoro kemarin (2/8).

Selain itu, pemprov harus segera mengambil sikap terkait munculnya permasalahan hukum mengenai Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GLBA). Hal ini, kata dia, agar pembukaan PON nanti berjalan lancar. Pasalnya, stadion GBLA disebut-sebut tak layak untuk dijadikan tempat pembukaan PON.

”Ini saya kira tugas berat dari gubernur, untuk lebih aktif lagi dan menemukan jalan keluarnnya,” cetus Gatot.

Kendati begitu, Fraksi PDIP sendiri pasti akan selalu mendukung program-program pemprov untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Selain itu, masalah lain yang menjadi sorotan Fraksi PDIP yang harus dicermati adalah kasus-kasus korupsi yang menimpa BUMD milik pemprov Jabar.

Dirinya menilai, sampai saat ini, ada bebera kasus belum tuntas. Seperti kasus bjb Tower yang hanya mempidanakan staf biasa bukan aktor intelektualnnya. ”Ini kan aktor intelektulannya nggak jelas. Masa kepala divisi umum yang kena, harusnya kan komisaris dan direksi juga ikut bertanggung jawab dan harus segera dilakukan evaluasi,” ujar dia.

Selain itu, Fraksi yang dipimpinnya tersebut mengingatkan agar penyerapan anggaran APBD diperbaiki. Pasalnya, saat ini penyerapan APBD masih rendah yaitu hanya 30 persen sampai akhir Juni ini. Kondisi ini dikatakannya karena suasana kebatinan dari pejabat-pejabat daerah merasa ketakutan berurusan dengan hukum sehingga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.

Untuk itu, pihaknya saat ini masih menunggu apresiasi dari presiden melalui Kementrian Dalam Negeri yang akan menerbitkan Kepres, Inpres, PP yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan Kepres tersebut sebelum tanggal 17 Agustus turun.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan