[tie_list type=”minus”]Pemilih Banyak, Biaya APK Membengkak[/tie_list]
MARGAHAYU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, masih menunggu tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Hingga kini, penambahan anggaran masih dalam proses.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana mengatakan, dari total anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 56 miliar, baru Rp 39,4 miliar yang telah dicairkan. Kekurangan anggaran, memang akan ditambahkan di APBD perubahan.
’’Semoga saja bisa cepat turun anggaran tambahannya. Jadi bisa menambah kekurangan. Apalagi untuk kampanye pilkada sekarang dibiayai negara,’’ kata Atip di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kompleks Taman Kopo Indah, Kecamatan Margahayu, kemarin (2/8).
Menurutnya, Komunikasi dengan Pemkab dan DPRD Kabupaten Bandung rutin dilakukan. Sinyal positif untuk penambahan anggaran diakuinya sudah diberikan pemerintah dan dewan.
’’Komunikasi yang terus dijalin terkait pengadaan APK (Alat Peraga Kampanye) dan bahan kampanye yang dibiayai dari kita. Kalau anggaran belum pasti akan kesulitan untuk pengadaannya,’’ tambahnya.
Persoalan lainn yang dihadapi KPU adalah APK dan bahan kampanye dari sisi jumlah yang sangat besar. Pasalnya, jumlah pemilih di Kabupaten Bandung merupakan yang terbesar se-Indonesia. Diperkirakan warga yang memiliki hak pilih mencapai 2,4 juta orang.
Atip menambahkan, Jumlah pemilih yang besar memungkinkan bahan kampanye dan APK tidak akan langsung sekaligus diberikan saat kampanye mulai dilakukan pada 27 Agustus. Pemberian APK dan bahan kampanye akan dicicil kepada para pasangan calon.
’’Pengadaan APK dan bahan kampanye di kita itu sangat besar. Penduduknya kan juga besar. Berbeda dengan kabupaten/kota lain yang bisa langsung diserahkan karena jumlah penduduknya sedikit,’’ ucapnya.
Total anggaran untuk keperluan APK, bahan kampanye, iklan di media dan debat publik menurut Atip mencapai Rp 9 miliar. Jumlah itu sebenarnya masih belum bisa dikatakan memenuhi standar. Hanya saja KPU memaksimalkan anggaran yang ada.
’’Anggaran sebesar itu kan sudah sesuai dengan yang ditentukan dari pemerintah dan dewan. Kalau dulu kan hanya debat publik yang dibiayai kita. Sekarang kan hampir semuanya dari kita,’’ paparnya.
