[tie_list type=”minus”]Pemda Dapat Maksimalkan Dana untuk Sekolah Negeri[/tie_list]
SOREANG – Mahalnya biaya pendidikan, bisa menjadi penyebab sebagian masyarakat menjadi enggan menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Meski pemerintah telah mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun
ANTRE: Sejumlah Siswa didampingi orangtuanya mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA jalur akademis sebandung Raya, di SMAN 3 Bandung, Jalan Belitung, Senin (29/6).
Hal tersebut mengundang keprihatinan dari anggota Komisi X DPR-RI Dadang Rusdiana, yang membidangi pendidikan. Menurutnya, seharusnya biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat terutama di Sekolah milik pemerintah (Sekolah Negeri). Saat ini, yang marak terjadi justru biaya di sekolah negeri cenderung lebih mahal dibandingkan sekolah swasta.
Padahal menurut Dadang, dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, terutama untuk sekolah negeri sudah ada anggarannya. ’’Anggaran tersebut biasanya dalam bentuk bantuan pembangunan ruang kelas baru, rehab ruang kelas, laboratorium dan lain-lain. Tinggal tentunya berbicara cukup atau tidak,’’ ungkapnya saat dihubungi Soreang Ekspres (Grup Bandung Ekspres) kemarin (11/7).
Dadang menyatakan, harus ada penjelasan mengapa sekolah negeri melakukan pungutan lagi kepada orangtua siswa. ’’Apalagi dengan jumlah pungutan yang relatif besar,’’ tambahnya.
Menurut politisi partai Hanura itu, harus dibedakan antara sekolah negeri dengan swasta. Untuk sekolah negeri karena pemiliknya adalah pemerintah daerah (Pemda), maka ada kewajiban bagi Pemda untuk mampu menyediakan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dengan dana yang terjangkau. ’’Karena kewajiban itu adalah amanat UUD 45, maupun pengaturan undang-undang,’’ tegasnya.
Hingga saat ini, dia tidak bisa membenarkan ada pungutan yang dinilai memberatkan bagi masyarakat. Apalagi jika sampai ada orang tua yang mundur karena tidak mampu membayar biaya yang diminta oleh pihak sekolah. Menurutnya, hal tersebut adalah bagian dari kegagalan pemerintah daerah dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau. ’’Dalam hal ini, saya mendorong bupati untuk bisa mengatasi anak-anak berprestasi tetapi tidak mampu bayar. Anggaran pendidikan 20 persen saya kira memadai untuk mengatasi persoalan ini,’’ tandasnya.
