Seandainya Pemkot Bandung masih berkutat pada pemikiran kriminalisasi pendidikan dalam PPDB, sebagai anggota Badan Anggaran, ucap Riantono, pihaknya akan mengusulkan setiap anggaran yang dimohon pemkot yang mengecilkan arti pendidikan akan dicoret. ’’Pendidikan itu tanggungjawab pemerintah. Maka, fasilitasi kebutuhan warga dalam memperoleh pendidikan, bukan dibungkam,” ujar dia.
Pernyataan senada diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Entang Suryaman. Dalam pandangan dia, menerapkan aturan PPDB dengan rayonisasi atau nama lain, yang tidak dibarengi pemenuhan sarana-prasarana yang representatif tetap saja membutuhkan biaya tinggi. ’’Hanya mengandalkan semangat saja tidak utuh. Mengurus pendidikan itu harus dibicarakan bersama,” kata dia.
Mengenai interplasi yang digagas komisi D, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat ini menyatakan, fraksinya akan selalu mendukung sikap yang pro rakyat. ’’Interplasi PPDB ini membela kepentingan warga Bandung. Fraksi Demokrat akan utuh mendukungnya,” tegas Entang.
Lain lagi pemahaman Fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua DPRD Edwin Senjaya menilai, hak bertanya anggota dewan itu dilindungi undang-undang. ’’Itu sangat saya hargai. Tetapi, secara kelembagaan Fraksi Golkar akan mengambil langkah memberi masukan pada Pemkot Bandung,” kata Edwin.
Sementara itu, Fraksi Nasdem yang dihubungi usai rapat Bamus DPRD Kota Bandung, masih menunggu hasil rapat fraksi bersama pimpinan partai. ’’Kita sedang membahasnya. Nanti kita berikan pernyataan resmi,” tutur Rendiana Awangga, sekretaris Fraksi Nasden.
Dukungan secara perorangan diberikan H. Yusup Supardi dari Fraksi PPP dan Rizqi Wijaya dari Fraksi Gerindra. Menurut Yusup, banyak contoh yang bisa diambil dari kegundahan masyarakat akibat karut marut PPDB. Sedangkan Rizqy mengaku bimbang dan geli seandainya harus bicara PPDB secara gamblang. ’’Di wilayah saya, Kecamatan Bandung Kulon tidak ada satupun sekolah SMP/SMA Negeri. Kota sebesar Bandung masih ada kecamatan tak punya sekolah. Sungguh memalukan. Ini Bandung Bro,” ungkap dia.
Rasa simpati terhadap nasib warga miskin yang terkena dampak PPDB, juga diungkapkan Asep Mahyudin dari Fraksi PKB. ’’Sejak dari awal saya mendukung interplasi. Jadi ini bukan latah. Apalagi saya anggota komisi D,” imbuh dia.
