Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gatot Tjahyono menekankan bahwa Silpa sebesar itu sama saja di bawah rata-rata ratio nasional. Dan angka sebesar itu menunjukan bahwa masih ada masalah dalam perencanaan. ’’Ya seperti penyusunan dan pelaksaannya. Dan saya berharap ini menjadi PR agar pemprov bisa segera memperbaikinya,” ucap dia.
Selain itu, dengan adanya Silpa ini harus menjadi catatan tersendiri untuk pemprov. Agar dalam pelaksanaan nanti bisa direalisasikan dan terarah. Sebab, dalam pandangan fraksi, pihaknya telah memberikan berbagai catatan untuk perbaikan ke depan.
Terkait laporan BPK di mana Pemprov Jabar mendapat predikat WTP, namun masih ada catatan fraksi PDIP juga ingin agar catatan dan rekomendasi itu agar betul-betul dilaksanakan dan diperbaiki. Jangan sampai nanti pada laporan 2015 masih terjadi hal serupa. ’’Saya berharap Silpa pada tahun 2014 ini bisa dialokasikan dengan efektif pada anggaran perubahan 2015 sehingga programnya bisa terus berlanjut,” jelas dia.
Sementara itu, menanggapi pandangan fraksi tersebut, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menerangkan, persoalan Silpa ini sangat rentan pada situasi politik saat itu. ’’Jadi program seperti pembangunan sarana keagaamaan seperti pembangunan Kobong, RKB, dan Rutilahu dihentikan. Karena ada imbauan dari KPK dan situasi politik yang saat itu adalah bertepatan dengan Pilpres,” ucap Deddy.
Namun, pembangunannya pada tahun 2015 ini akan dilanjutkan. Bahkan, sudah dituangkan pada anggaran perubahan 2015. ’’Seperti pembangunan Rutilahu agar memenuhi target yang besar, pemprov sengaja meminta bantuan kepada Kodam III/Slw dan Kodam Jaya. Agar ikut berpartisipasi dalam pembangunannya sehingga dapat selesai dengan target akhir 2015,” ucap dia.
Selain itu, adanya Silpa ini juga banyak disebabkan kurang persiapannya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam persiapan lelang sehingga terjadi kegagalan. Bahkan, ada yang disebabkan karena peraturannya atau payung hukumnnya belum turun. ’’Tapi banyak anggaran yang bersumber dari hibah yang waktu itu distop untuk sementara. Dan akan segera dilanjutkan pada anggaran perubahan ini,” tandas Deddy. (adv/yan/tam)
