[tie_list type=”minus”]Pusat Pemetintah Rampung Akhir 2015[/tie_list]
NGAMPRAH – Untuk memberikan wajah pusat pemerintahan, Pemkab Bandung Barat mulai mempercepat pembangunan wilayah Ngamprah dan pusat pemerintahan pada 2015. ”Targetnya hingga Desember tahun ini area Ngamprah sebagai pusat pemerintahan bisa rampung. Dari April lalu kita sebenarnya sudah melakukan tahapan pembangunan ini,” kata Ketua Tim Percepatan Penataan Wilayah Ngamprah Maman Sulaiman di Ngamprah, kemarin.
KEJAR TARGET: Pembangunan di areal Pemerintah Kabupaten Barat terus digenjot. Targetnya, semua pembangunan selesai pada akhir 2015.
Diungkapkan Maman, pelaksanaan percepatan pembangunan menggunakan APBD KBB, APBD Provinsi Jabar dan APBN. Sementara untuk percepatan pembangunan 2016, 2017, dan 2018 mengacu pada hasil musrembang kabupaten, provinsi, nasional, serta kondisional sesuai dengan perkembangan.
Dijelaskannya, percepatan pembangunan Ngamprah mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Barat nomor 188.45/Kepak. 128-Pembangunan/2015 tertanggal 24 Maret 2015 tentang Percepatan Penataaan Pusat Pemerintahan Wilayah Ngamprah. Selain itu, wilayah yang juga dilakukan percepatan penataan wilayah adalah Lembang dan Padalarang.
”Percepatan penataan pusat pemerintahan wilayah Ngamprah meliputi 36,04 hektare dengan jumlah penduduk 162.295 jiwa atau 42.287 kepala keluarga (KK) yang tersebar pada 11 desa,” kata Maman.
Lebih jauh diungkapkannya, percepatan penataan meliputi berbagai sektor meliputi pekerjaan umum antara lain pekerjaan umum meliputi jalan, drainase, jembatan, irigasi, saluran air, penerangan jalan umum, penataan runah, lingkungan, jalan setapak, air bersih, sanitasi, kebersihan dan pertamanan.
Di samping itu, pembangunan juga berupa kegiatan penanaman pohon, penghijauan jalan dan lahan. Kemudian, pemasangan rambu lalu lintas dan sarana perhubungan seperti terminal, stasiun kereta api, pusat perdagangan dan pasar.
”Pelaksana dari percepatan penataan pembangunan wilayah Ngamprah meliputi 10 instansi pemerintah, ditambah PT. KAI Daop II Bandung, Kemenag KBB, Kecamatan Ngamprah, Desa Cilame dan Mekarsari, MUI KBB, dan DKM Masjid Agung Bandung Barat,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang warga Ngamprah, Jami Sutarya, 36, mengaku senang dengan program pemerintah yang melakukan percepatan pembangunan di area pemerintahan. ”Saya sebagai warga Ngamprah tentu senang. Dahulu, wilayah Ngamprah yang merupakan sebuah kampung justru makin berkembang dengan adanya gedung pemerintahan,” bebernya.
