KPK pun mengaku melakukan upaya yang sama untuk mewujudkan pilkada yang bersih. Mereka meluncurkan program bernama Pilkada Berintegritas.
Pimpinan KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya akan memantau para kontestan yang berstatus penyelenggara, sesuai domain KPK. ’’Salah satu yang kami lakukan nantinya meminta para calon untuk melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)-nya,’’ ujarnya. Selain itu, KPK juga akan mengawal penandatangan pakta integritas, baik pada penyelenggara pilkada maupun para kontestannya.
Mereka diminta untuk mendeklarasikan untuk tidak melakukan praktek curang termasuk money politics. Dengan adanya program pencegahan itu, Johan menegaskan agar penyelenggara maupun konstestan tidak main-main dalam pelaksanaan pilkada. (gun/hen)
