Perkembangan sekolah rintisan bagi anak-anak TKI itu juga mendapat perhatian Atase Pendidikan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur Prof Ari Purbayanto. Melihat kondisi sekolah itu, Ari memberikan acungan jempol terhadap kegigihan Taufiqur Rijal dan staf. ’’Dulu saya ke sini (Johor Bahru) belum begini sekolahnya. Sekarang sudah makin layak,’’ kata Ari.
Ari mengungkapkan, jumlah TKI yang bekerja di Malaysia saat ini sekitar 1,94 juta. Jumlah itu belum termasuk TKI tanpa dokumen. Di antara jumlah tersebut, tidak sedikit yang membawa anak-anak untuk mengadu nasib di Malaysia. ’’Jadi, permasalahan pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia merupakan tantangan besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,’’ katanya.
Menurut dia, upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pendidikan dasar bagi anak-anak TKI itu tidak mudah. Masih ada persoalan, terutama terkait status keimigrasian para peserta didik dan keberlanjutan pendidikannya.
’’Program wajib belajar itu diperuntukkan seluruh WNI usia sekolah 7–15 tahun, tidak terkecuali anak-anak TKI di Malaysia,’’ ungkapnya.
Selain di Johor, di provinsi lain di Malaysia sudah ada beberapa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Di Sabah, misalnya, saat ini tercatat sebanyak 207 PKBM di wilayah ladang maupun nonladang. PKBM itu melayani 6.605 siswa SD dan 3.066 siswa SMP.
Di Kinabalu juga ada sekolah Indonesia (SD–SMA). Jumlah siswanya 709. Lalu, di wilayah Sarawak ada 13 PKBM dengan 21 guru yang mengajar 625 siswa.
Ari menambahkan, membuka Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Malaysia tidak mudah. Tidak adanya izin tinggal dan belajar bagi anak-anak TKI akan menjadi beban masalah. Padahal, SILN sejatinya didirikan untuk tujuan memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang orang tuanya sedang bertugas atau bekerja di luar negeri sebagai pekerja profesional.
’’Seperti sekolah di Johor ini, sebagian orang tuanya masih dalam cekaman ketakutan bila sewaktu-waktu terkena operasi yustisi. Karena itu, masih bersifat rintisan,’’ kata Ari. (*/c5/c10/ari/hen)