Garis Pengawasan Bencana Kian Terkoordinasi
RANCAEKEK — Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, bersama Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI F. H. Bambang Soelistyo meresmikan kantor SAR Klas A Bandung di Jalan Raya Rancaekek KM 27. Peresmian kantor SAR dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Basarnas dan Pemprov Jabar, kemarin 10/03.
Untuk diketahui, kantor Basarnas Bandung merupakan peningkatan status dari Pos SAR Bandung yang semula berada di bawah kantor SAR Klas A Jakarta. Hal ini mengacu pada peraturan Kepala Basarnas Nomor PK 08 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kantor SAR. Pada perkembangannya pos Sar Bandung kemudian ditingkatkan menjadi kantor SAR Klas B Bandung. Dan pada tahun ini kemudian ditingkatkan menjadi kantor SAR Klas A Bandung.
Kepala Kantor SAR Bandung, Anggit M Satoto mengatakan, peningkatan status Kantor SAR Bandung menjadi klas A itu dilakukan untuk menjawab tantangan, kebutuhan pelayanan pencarian dan pertolongan atas kerawanan di wilayah Jawa Barat. Dari catatannya, pada 2013 terjadi kecelakaan pada bidang pelayaran, penerbangan dan kondisi membahayakan manusia lainnya sebanyak 64 kejadian. Sedangkan, di 2014 ada 58 kejadian. ’’Sementara di 2015 hingga Februari, SAR mencatat sudah ada 23 kejadian,’’ kata Anggit, kemarin.
Dia mengatakan, tahun ini Badan SAR Nasional akan menambah dua Pos SAR baru. Yakni di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. ”Kantor SAR Klas A Bandung juga akan menerima pelimpahan Pos SAR Sukabumi yang saat ini masih di bawah kordinasi Kantor SAR Klas A Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI F.H. Bambang Soelistyo mengungkapkan, Basarnas secara bertahap akan melengkapi sistem yang bisa menjamin kesiapsiagaan dalam kontek operasi pencarian dan pertolongan. ’’Karena itu, kantor sar itu menjadi salah satu bagian komponen yang harus kita siapkan,” kata Bambang.
Di Indonesia, kata Bambang, SAR sudah punya 35 kantor. Dengan sebaran kantor tersebut, dia berharap, garis pengawasan pada bencanana kian terkoordinasi. ’’Kami sangat tergantung dari pemerintah daerah. Analisis dari kita potensi potensi bencana maupun kecelakaan yang terjadi di daerah. Teknisnya, satu kantor sar membawahi enam wilayah, tergantung pada potensi bencana maupun kecelakaan. Intinya, kita berusaha mendekatkan diri kita sedekat mungkin dengan potensi itu,’’ ungkapnya.
