Musrembang Fokus Penurunan Kemiskinan

PADALARANG – Bupati Bandung Barat Abubakar menyatakan, pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bandung Barat, sasaran utamanya yakni untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi masyarakat terus berkembang, secara otomatis angka kemiskinan bakal menurun. Hal tersebut dapat dilakukan jika dalam melakukan perencanaan pembangunan dilakukan secara maksimal.

Musrembang Fokus Penurunan Kemiskinan - bandung ekspres
GOTONG ROYONG: Beberapa warga tengah merenovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Seperti fokus utama Musrenbang Kabupaten Bandung Barat untuk menurunkan angka kemiskinan.

”Untuk mengurangi angka kemiskinan tentu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang menopang. Untuk mendapatkan ekonomi yang tumbuh lebih baik, diharuskan memiliki perencanaan pembangunan yang baik pula,” kata bupati kepada wartawan di Padalarang, kemarin (4/3).

Selain itu, lanjut bupati, untuk mewujudkan pembangunan di setiap daerah dibutuhkan peranan Pemerintahan Desa (Pemdes) yang merupakan bentuk organisasi pemerintah yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang dilakukan.
Bupati mengingatkan, seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten hingga desa untuk lebih mengenali berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam roda pemerintahan desa, sehingga bisa melahirkan berbagai solusi terbaik, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Karena menurutnya, proses pembangunan merupakan sarana dalam mencapai tujuan akhir untuk menyentuh masyarakat agar mampu menjadi objek bahkan mungkin menjadi subjek dalam pelaksanaan pembangunan. ”Dalam sistem pemerintahan desa yang diatur dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masyarakat diberikan ruang agar lebih leluasa menjadi objek bahkan subjek pembangunan, termasuk dalam memberi dan menentukan kebijakan serta arah pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, seluruh stakeholder desa juga bisa lebih berkembang karena terjadi dinamisasi dan kesinambungan antara seluruh stakeholder, pemerintah desa dengan masyarakat,” ujar bupati.

Menurutnya, ketika membicarakan pemerintah, maka hanya ada satu. Hanya saja bobot tanggung jawabnya berbeda antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintah desa. Tetapi arah tujuannya sama yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

”Jangan sampai terjadi kesenjangan dengan membiarkan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Tapi harus terjadi pemerataan pertumbuhan perekonomian akibat adanya pemerintahan desa untuk lebih mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program pembangunan yang difokuskan pada desa,” ucapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan