Di sisi lain, ia menampik adanya mafia beras yang bermain di balik naiknya harga pangan utama masyarakat Indonesia tersebut. Ia menduga permainan di pasaran hanya sebatas timbun-menimbun beras.”Ah enggak ada itu, hanya orang dagang biasa timbun-timbun. Nanti juga biar rugi sendiri kita turunkan harga,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel tetap beranggapan ada mafia dalam perdagangan beras. Dia mengaku pernah mendapati pedagang yang mengoplos beras di gudangnya. “Saya dapatkan gudang beras pedagang yang mengoplos, untung masuk kantong mereka, dagang sendiri. Ini aneh karena kalau lihat supply yang ada di Jakarta kenaikan (harganya) banyak sekali,” sebutnya.
Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman menuturkan proyeksi produksi beras hingga bulan April diperkirakan mencapai 32 juta ton. Rinciannya, Januari 3 juta ton, Februari 6 juta ton, Maret 12 juta ton dan April 10 juta ton. Namun, Amran mengakui, tahun lalu, masa tanam mengalami keterlambatan. Meski begitu, dia optimistis tahun ini masa tanam bisa sesuai target.
Baca Juga:Pentingnya Pengembangan Pengajar di Sekolah InklusifPemkot Lakukan Lelang
’’Kita akan lakukan percepatan Januari, Februari dan Maret. Dimana luasan areal, massa indeks pertanaman dan produktivitas kita tingkatkan,’’ terangnya.
Terkait inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyatakan pihaknya belum bisa memperkirakan besaran inflasi akibat kenaikan harga beras tersebut. Sebab, operasi pasar masih akan dilakukan pekan depan, menjelang akhir bulan Februari. ’’Jadi kita belum bisa bilang berapa besarannya,’’ kata Suryamin.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengusulkan agar badan usaha milik desa (BUMDes) dapat ditunjuk sebagai distributor beras di lini pertama. Peran BUMDes sebagai ujung tombak pengendalian harga pangan diyakini lebih efektif karena langsung berada di setiap desa. ’’BUMDes dapat mengamankan jalur pengadaan sekaligus penyaluran beras, sehingga mafia beras tak bisa beroperasi,’’ tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pengembangan PT Food Station Tjipinang Jaya (pengelola pasar induk beras Cipinang/PIBC), Eri Muhtarsyid menilai kebijakan Menteri Perdagangan yang menyetop operasi pasar Bulog melalui pedagang pasar induk keliru. Itu terbukti setelah kebijakan itu dilaksanakan harga beras di pasar induk Cipinang beranjak naik. ’’Tahun ini tidak ada operasi pasar beras melalui pedagang PIBC,’’ ujarnya.