Cuekan BOPI-Menpora Soal Kick Off
BANDUNG – Rekomendasi izin Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Menpora terkait jadwal kick off ISL tak diindahkan 18 klub ISL dan PT LI (Liga Indonesia). Dalam pernyataan bersama di Lapangan Progresif, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, kemarin (20/2) mereka meminta PT LI untuk menata jadwal baru untuk kompetisi musim 2015.
Respons keras klub peserta Ini berdasar pada surat balasan FIFA kepada Sekjen PSSI Joko Driyono tertanggal 19 Februari kemarin. Di situ dijelaskan bahwa FIFA meminta PT LI untuk tidak lagi menunda jadwal kompetisi yang sudah disiapkan sebelumnya. Diwakili Rocky Bebena, Sekretaris Persipura Jayapura, 18 klub ISL menyatakan sikapnya melawan rekomendasi BOPI dan Menpora. Setidaknya ada empat poin yang disampaikan mereka.
’’Kami memerintahkan PT LI untuk mengabaikan keputusan Menpora lewat BOPI terkait rekomendasi kompetisi,’’ terangnya. ’’Kami di sini 18 anggota ISL menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan kami dalam deklarasi Bandung,’’ katanya.
Selain itu, 18 klub ini berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dapat mendukung kompetisi bisa kembali berjalan. Mereka pun memohon PT Liga Indonesia membuat jadwal baru sesuai agenda Timnas dan AFC, serta kegiatan lain FIFA dan kompetisi AFF tahun ini. Kemelut ini berlanjut lantaran ada ancaman tegas dari FIFA kalau kompetisi tidak segera dilakukan, PSSI dan sepak bola Indonesia akan di banned oleh Induk sepak bola dunia tersebut.
’’Kami, suporter dan pihak yang bergantung pada jalannya kompetisi Ini sedih atas mundurnya kick off,’’ timpal Umuh Muchtar, Manajer Persib.
Umuh menambahkan, kepada pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. ’’Ini bahaya. FIFA sudah mengancam mengeluarkan surat kalau pemerintah nggak diselesaikan kita di-stop siapa yang rugi seluruh bangsa Indonesia bukan klub aja,’’ kata Umuh.
Menurut Umuh, ISL 2015 tidak usah diberhentikan. Jika memang ada kekurangan bisa diperbaiki sambil berjalan. Dan itu, lanjutnnya tidak akan merugikan malah menguntungkan. Umuh berharap Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan terhadap hal ini. ’’Mudah-mudahan Bapak presiden tahu dan beliau pasti selalu mengkaji dan tidak sembarangan membuat keputusan,’’ tutur Umuh.
