IPM Harus Lebih dari 75,09 Persen
NGAMPRAH – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat bertekad menurunkan angka kemiskinan pada 2015. Hal ini dilakukan guna memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, terutama fokus di tiga bidang mulai dari kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Maman S Sunjaya menyatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat (KBB), bahwa jumlah masyarakat miskin di Bandung Barat mencapai 300 ribu jiwa atau 89 ribu kepala keluarga (KK) dari total penduduk KBB sebanyak 1,5 juta jiwa.
”Dengan fokus membenahi di tiga bidang seperti pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar bagi warga miskin agar tetap sekolah. Pemerintah tentu akan membantu agar semua warga miskin juga mendapatkan bantuan untuk tetap sekolah. Untuk pendidikan saja sekarang sekitar Rp800 miliar digelontorkan,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Hal lainnya, lanjut Sekda, dibidang infrastruktur atau perbaikan jalan, pemda menggelontorkan anggaran yang besar agar masyarakat dapat menikmati jalan yang mulus. ”Kalau jalan mulus tentu perkembangan wilayah akan semakin baik dan berkembang,” ungkapnya seraya menyebutkan dibidang layanan kesehatan juga harus dirasakan masyarakat miskin.
Diungkapkan Sekda, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk di Bandung Barat pada 2014 lalu mencapai angka 74,92 dari target yang harus dicapai 75,09. ”Artinya kita dapat dikatakan berhasil dalam melakukan pembangunan manusia. Ke depan tentunya akan dikejar terus agar target IPM kita bisa tercapai,” ujarnya.
Selain ketiga bidang yang harus dicapai, lanjut Sekda, pihaknya juga bakal berkonsentrasi terhadap program baru yang akan dilakukan oleh Peran Perempuan dalam Pembangunan yang ada di jajaran Pemda Bandung Barat. ”Seperti halnya melakukan program Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Nah, kita juga bakal melakukan program baru seperti P2WKSS di masing-masing kecamatan,” terangnya.
