JAKARTA – Tak ada satupun nama dari 38 menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Demokrat. Padahal sebelumnya kabar Demokrat merapat ke barisan Jokowi berhembus setelah Pilpres 2019, demi mengusung Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024, Demokrat secara intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi. AHY sendiri terhitung dua kali sowan ke Istana. Pada 2 Mei dan 22 Mei 2019.
Kemudian sepuluh hari sebelum pelantikan, SBY turun gunung. Ketua Umum Partai Demokrat itu menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 10 Oktober 2019. Namun Jokowi tak memastikan jatah kursi untuk Demokrat.
”Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kala itu.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Budi Mulia Silvanus Alvin menilai Demokrat akan kembali menerapkan politik dua kaki seperti yang mereka lakukan sejak tahun 2014. Menurutnya, itu akan dilakukan Demokrat ketika tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet.
Sebab sejak debut di Pemilu 2004, Demokrat tak pernah menjadi oposisi. Namun saat ini mereka mengalami nasib yang sama seperti pada 2014. Mereka tak punya akses ke pemerintahan.
”Demokrat ingin bermain dua kaki, luwes. Istilahnya di kiri bisa, di kanan bisa. di depan masuk di belakang pun juga masuk. Supaya nanti politik 2024 sudah mulai, itu akan jadi momentum bagi Demokrat,” kata Alvin, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (24/10) .
Sejauh ini, sejumlah petinggi Demokrat menyatakan bakal mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menyejahterakan masyarakat. Sikap itu diambil meski tidak ada kader Demokrat dalam kabinet.
”Tapi AHY dan Demokrat tentu tak akan seratus persen mendukung kabinet Jokowi karena tak mendapat jatah menteri. Namun di sisi lain, Demokrat tak akan sepenuhnya menjadi oposisi karena punya kepentingan di 2024,” bebernya.
Sehingga, lanjutnya, Demokrat akan tetap memelihara peluang masuk kabinet dengan bermain dua kaki. Menurut Alvin memasukkan AHY ke pemerintahan adalah cara terbaik menyiapkan Putra Mahkota Demokrat itu untuk Pilpres 2024.
Sementara itu, Partai Demokrat melarang kadernya memberikan pernyataan politik terkait posisi Demokrat kepada pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan menyusul tidak dimasukannya kader Demokrat ke dalam kabinet Jokowi.
