JAKARTA – Konferensi Asia Afrika (KAA) memasuki tahap pertemuan kepala negara dan utusan khusus kemarin (22/4). Event yang dihadiri beberapa pucuk pimpinan negara besar Asia dan Afrika menghasilkan beberapa sikap tegas. Salah satunya, melawan dominasi lembaga dunia yang dinilai masih timpang secara struktur.
Acara tersebut dimulai pukul 08.00 WIB dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut para tamu yang bakal mengikuti rangkaian Asian African Summit hari itu. Sebanya
AKRAB: Presiden China Xi Jinping bersama Presiden Joko Widodo meninggalkan ruang pertemuan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di JCC Senayan, Jakarta (22/4).
k 21 kepala negara; 71 utusan khusus setingkat wakil presiden dan menteri; 16 perwakilan negara pengamat; dan 18 delegasi organisasi langsung disambut langsung oleh Jokowi hingga pukul 09.00 WIB.
Setelah itu, peserta pun masuk ke Assembly Hall 2 JCC untuk memulai rapat. Pertemuan tersebut dimulai dengan tarian kreasi khas Jawa Timur dengan tema hope of the nations. Setelah itu, Jokowi pun maju ke podium untuk memberi sambutan sekaligus membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut.
Dalam pidatonya, mantan gubernur DKI Jakarta itu memberikan sikap inisiatif yang cukup tegas soal arah Asia Afrika ke depan. Selain mengulang semangat Dasasila Bandung, dia mengkritisi sikap negara-negara maju yang menolak perubahan. Padahal, pengusaha lembaga global seperti PBB merupakan warisan dari perang dunia kedua.
’’Cita-cita bersama mengenai lahirnya sebuah peradaban baru yang berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran masih jauh dari harapan. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan global masih terpampang di hadapan kita,’’ ungkapnya kemarin (22/4).
Dalam hal tersebut, dia pun menyoroti penggunaan sumber daya bumi dari negara-negara kayak yang mencapai 70 persen darti total konsumsi global. Padahal, populasi negara tersebut hanya 20 persen dari toal jumlah penduduk dunia. ’’Ketika ratusan orang di belahan utara bumia menikmati hidup super kaya, 1,2 miliar penduduk belahan selatan bumi mempunyai penghasilan kurang dari 2 dolar per hari,’’ ucapnya.
Ketimpangan tersebut, lanjut dia, semakin terlihat dengan aksi PBB yang mulai kehilangan taring. Jokowi menyayangkan banyak aksi kekerasan yang terjadi tanpa adanya mandat PBB. ’’OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan negara di Asia-Afrika mendesak reformasi PBB,’’ ungkapnya.
