BANDUNG – Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, laju pertumbuhan penduduk Jabar tergolong cepat. Salah satu faktor penyebab adalah rata-rata wanita usia subur melahirkan atau Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi.
“Oleh karena itu, pengendalian kelahiran itu sangat penting karena berdampak pada daya saing daerah dan indeks pembangunan manusianya,” kata Daud saat membuka Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunanan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (6/8/19).
Selain itu, Daud menyatakan, stunting, keluarga pra-sejahtera, dan anak putus sekolah, masih menjadi persoalan di Jabar dan mendapatkan atensi. Maka itu, dia menilai program KKBPK dapat menyelesaikan deretan masalah tersebut sekaligus menjadi proyek prioritas nasional.
Daud juga berharap KKBPK dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan Jabar dalam melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, inovatif, berdaya saing tinggi, berbudaya, produktif, dan bahagia.
“Sehingga program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang,” katanya.
“Melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan arah sasaran meningkatnya pengendalian jumlah penduduk,” ucap Daud melanjutkan.
Menurut Daud, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mengelola dan mengedukasi sekira 2.035 kampung Keluarga Berencana di Jabar.
Dalam kesempatan yang sama, Daud meminta KKBPK tidak hanya berorientasi pada angka kelahiran, tetapi juga fokus pada upaya-upaya pemenuhan kualitas pelayanan. “Serta menghormati hak-hak reproduksi dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga,” tutup Daud. (*)
