Sistem Zonasi Sisakan Masalah

Pengamat: Hambat Pendidikan Anak

169
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
SAMPAIKAN ASPIRASI: Seorang ibu menaiki pagar dalam aksi penolakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin (9/7).

BANDUNG – Ombudsman Perwakilan Jawa Barat merilis sedikitnya ada 60 aduan. Jumlah tersebut masih sementara yang tercatat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto menyebutkan aduan paling banyak mengeluhkan tentang adanya system PPDB 2018 dengan jalur zonasi. Salahsatunya mengenai kekeliruan sampai memanipulasi menghitung jarak, hingga laporan dugaan adanya oknum operator yang “bermain”.

”Jumlah laporan sementara perhari ini (kemarin, Red) yang masuk baru 60 laporan dengan beberapa kategori aduan atau laporan. Dari hasil pemeriksaan terbanyak laporan mengenai PPDB 2018 jalur zonasi, ini yang banyak dilaporkan masyarakat Jawa Barat,” tutur Haneda Sri Lastoto pada Jabar Ekspres kemarin (12/7).

ads

Dia menyebutkan banyak laporan mengenai kekeliruan menghitung jarak. Di Jawa Barat sendiri, menghitung jarak menggunakan google maps dengan cara menarik garis lurus dari titik kordinat rumah calon siswa ke sekolah.

”Namun, dalam pelaksanaannya ada manipulasi jarak dan ada juga kesalahan operator menginput jarak,” jelasnya.

Fenomena lain yang terjadi terang dia, adanya perubahan Kartu Keluarga dadakan dan atau menggunakan Surat Keterangan Domisili mendadak itu demi diterima di sekolah-sekolah negeri tertentu. Seperti kasus yang terjadi pada 2 anak yang sama-sama mendaftar di Bandung dengan asal kelurahan yang sama. Yang satu dihitung jarak 400 meter ke sekolah, namun satunya lagi dihitung 1,3 kilometer.

”Untuk itu, mengingat permasalahan yang muncul seperti itu. Ombudsman mengimbau agar dalam menginput dan menghitung jarak tidak hanya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan, Red) saja, sebaiknya juga gunakan Nomor KK (Kartu Keluarga, Red), karena data kependudukan jika seseorang pindah wilayah, maka NIK tidak berubah. Sedangkan sistem online PPDB membaca NIK tersebut sesuai dengan wilayah asal,” terangnya.

Kemudian kata Haneda, untuk memperbaiki jalur zonasi perlu adanya ketentuan pemberlakuan yang jelas dan tegas terkait berlakunya KK. Walaupun sudah diatur minimal kurun waktu 6 bulan masa aktifnya, di Jawa Barat sendiri ada pengecualian.

”Pengecualian tersebut adalah ketentuan waktu 6 bulan menjadi tidak berlaku ketika ada perubahan data kependudukan. Namun hal tersebut banyak digunakan dengan dalih agar anaknya bisa di terima di sekolah tertentu,” katanya.

Sedangkan solusi untuk oknum operator yang bermain. Patut diduga banyak terjadi di Kota Bandung. Ada beberapa orangtua melaporkan banyaknya nomor NIK bodong dengan kode seri yang sama yaitu, 11 1111 111 dan seterusnya.

”Jelas hal ini sangat merugikan orang tua, karena kuota menjadi berkurang. Contoh kasus yang terjadi akibat praktik ini yaitu, pendaftar miskin dan kaya yang pernah terjadi pada 2015 silam banyak orangtua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit menggunakan berbagai cara salah satunya memalsukan data Keterangan Tidak Mampu.”

”Dan ini terjadi lagi di PPDB 2018, terjadi Kota Bogor, Kab.Bogor, Kota Bekasi, Depok dan Kota Cirebon,” ujarnya.

Contohlain, sebut dia di Kabupaten Subang, beberapa SMP memprioritaskan siswa tidak mampu mendaftar menggunakn KIP (Kartu Indonesia Pintar, Red). Sedangkan pemberian KIP sendiri adalah program Pemerintah Pusat yang juga belum ada data pemerataan penyebaran KIP tersebut. ”Sehingga jika ada masyarakat yang tidak mempunyai KIP tetapi mempunyai SKTM, tidak menjadi prioritas,” sebutnya.

Padahal pembagian KIP juga belum bisa di pastikan apakah tepat sasaran atau tidak, dibagikan untuk golongan ekonomi tidak mampu. Solusinya, ombudsman Jabar mengimbau sekolah perlu melakukan visitasi ke rumah-rumah yang menggunakan jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.

”Tentu dalam melakukan visitasi tersebut. Dinas Pendidikan perlu membuat parameter penilaian yang sama, hal ini penting untuk menghindari potensi diskriminasi,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, untuk pemberlakuan identitas keterangan tidak mampu sebaiknya optional saja. Apabila memiliki salahsatu seharusnya sudah bisa diterima menggunakan jalur ekonomi tidak mampu. Ada ketentuan waktu masa berlaku SKTM minimal 1-2 tahun, agar bisa meminimalisir masyarakat memalsukan SKTM atau mendadak membuat SKTM sebagai tiket masuk ke sekolah.

Penerapan jalur zonasi ini, lanjutnya, sebenarnya disatu sisi masyarakat yang secara kebetulan dekat dengan sekolah yang bagus fasilitasnya (kepsek guru-guru dan sarana prasarana). Maka ini menjawab atas  tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yakni mendekatkan masyarakat dengan pemenuhan standar pelayanan minimal soal jarak yang memprioritaskan masyarakat-masyarakat tertentu yang selama ini mereka harus keluar jauh dari tempat tinggalnya. Masalahnya ada siswa-siswa lain yang punya kelebihan-kelebihan akademik terpental karena prioritas tadi.

”Jadi sebenarnya tidak ada yg diuntungkan sebenarnya. Tapi lebih pada memastikan apakah sistem zonasi ini bisa menjawab pemenuhan aspek pemerataan keadilan hak atas pendidikan,” imbuhnya.

Namun, fakta di lapangan tetap harus menjadi bahan evaluasi tentang pemerataan keadilan hak atas pendidikan segera diselesaikan dengan memfasilitasi sekolah-sekolah di wilayah perbatasan. Apalagi di perkotaan yang belum ada sekolah-sekolah yang menjangkau warganya dengan sistem zonasi ini.

Pengamat Pendidikan STKIP Pasundan Chaerul Sobar menilai, sistem zonasi memiliki kelemahan yang berpotensi menghambat pendidikan siswa.

Dia menyontohkan adanya siswa berprestasi dengan rumah yang jauh dari sekolah, namun kemudian siswa kurang mampu yang terpaksa mesti sekolah dengan jarak yang jauh.

”Perlu dievaluasi. Sistem zonasi ini menghambat siswa yang punya nilai akademik tinggi, tapi sekolahnya jauh kemana-mana akhirnya tidak bersekolah,” kata Chaerul.

Selain itu, kata Chaerul, siswa yang kurang mampu secara ekonomi pun dipastikan terdampak dengan jalur zonasi ini. Dia mencontohkan, ada siswa yang mendaftar lewat jalur zonasi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun, karena domisili rumah dengan sekolah negeri jauh, kemudian terpaksa masuk sekolah swasta dan ditambah biaya mahal untuk kebutuhan sehari-hari.

”Masuk sekolah swasta itu kan harus bayar, yang lebih mahal bukan biaya sekolah tetapi pertimbangkan biaya sehari-hari kebutuhan siswanya,” kata dia.

Chaerul mengaku, ada beberapa yang datang kepadanya terkait permasalahan PPDB tahun 2018 ini. Mayoritas menceritakan permasalahan yang terjadi dalam sistem jalur zonasi.

Dirinya menyarankan, solusi yang mestinya dilakukan pemerintah terkait PPDB ini adalah dengan melakukan pemerataan agar lebih terkoordinir.

Senada dikatakan Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat pun melakukan aksi mengkritisi diberlakukan sistem zonasi. ”Tuntutan dari tahun ke tahun nggak ada perkembangan, malah makin kacau. Dengan zonasi banyak anak yang berprestasi tapi tidak terfasilitasi,” ucap Ketua LBP2, Asep Maung pada wartawan kemarin (12/07).

Asep menambahkan, banyak masyarakat dirugikan dengan adanya sistem zonasi PPDB. ”Apalagi Pergub (Peraturan Gubernur) baru membuat alokasinya meningkat dari 30 persen menjadi 40 persen,” tuturnya.

Masa aksi berdemontrasi sejak pukul 09.00 WIB. Kebanyakan peserta aksi adalah orang tua siswa yang anaknya tidak lulus PPDB tingkat SMP dan SMA. (mg2/ald/ign)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.