Oknum Ormas Peminta THR Dibekuk

31
BERHASIL DIBEKUK: Dua orang pelaku pengrusakan kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung berhasil diringkus.

CIMAHI – Salah satu oknum anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) yang melakukan pengrusakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat akhirnya berhasil di bekuk oleh jajaran Satreskrim Polres Cimahi.

Penangkapan dilakukan diduga ke dua pelaku melakukan intimidasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada waktu meminta Tunjangan Hari Raya pada 28 Juni 2018 yang lalu. Sehingga, mereka melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat.

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengungkapkan, para pelaku tersebut sempat kabur, namun akhirnya kedua pelaku pengrusakan itu ditangkap di tempat persembunyiannya.

“Pelaku pengrusakan di Kantor Dinas PUPR sudah kami amankan, dengan menerjunkan tim yang dipimpin Kasatreskrim Polres Cimahi. Sementara satu pelaku masih menjadi DPO. Saat ini mereka masih kami mintai keterangan lebih lanjut,” ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi Jumat. (13/7).

Rusdy mengungkapkan, pihak kepolisian terpaksa menghadiahi timah panas pada salah seorang pelaku karena saat akan dilakukan penangkapan pelaku mencoba melakukan perlawanan.

“Pelaku yang bernama Indra Hendriansyah dan M. Ikram Qintara kini sudah kami amankan di sel Mapolres. Salah satu dari mereka terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur,” ucap dia.

Petugas juga menyita beberapa barang bukti, seperti sebilah pedang samurai, satu unit printer, laptop, dan satu unit CPU, serta beberapa ponsel dan beberapa barang milik dinas PUPR yang dirusak.

Tak hanya melakukan pengrusakan saja, para pelaku juga melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap staf Kantor Dinas PUPR. Setelah mendapatkan laporan, kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa para saksi.

“Ada korban dari aksi para preman saat mereka mendatangi Dinas PUPR. Setelah mengintimidasi mereka lalu menganiaya korban,” ujarnya.

Rusdy menambahkan, untuk keamanan kantor pemerintahan seharusnya terdapat kamera CCTV dan tersedia pihak keamanan yang memadai sehingga bila terjadi tindakan kejahatan bisa segera dilakukan tindakan pengamanan.

“Menurut anggota kami, kamera CCTV masih kurang. Bisa ditambah juga dengan pintu tralis besi agar orang tidak sembarangan masuk. Terpenting petugas keamanan dalam,” pungkasnya.

Akibat perbuatannya mereka dijerat pasal 170 KUHPidana tentang perusakan dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun. (ziz/yan).

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.