Masyarakat Diminta Berperan Aktif Awasi Dana Desa

 NGAMPRAH– DPRD Kabu­paten Bandung Barat meminta pengunaan Dana Desa dan Alo­kasi Dana Desa (ADD) diguna­kan secara transparan dan tepat sasaran. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari roda ekonomi dana desa tersebut. Masyarakat juga di­minta terlibat aktif dalam menga­wasi penggunaan dana desa yang berjumlah miliaran rupiah ini. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Era­wan, di Padalarang, kemarin.

Menurut Politisi Golkar ini, pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan agar pen­gunaan dana desa tersebut tidak diselewengkan oleh pemerintahan desa.

“Sejak awal perencanaan itu semua harus transparan.Apala­gi pada saat pelaksanaannya. Sekarang keterlibatan masyarakat sangat penting, itu untuk menga­wasi bersama penggunaan dana desa ini,” kata Sunarya.

Dia menjelaskan, pemerinta­han desa harus memiliki peren­canaan yang matang agar peng­gunaan dana desa tepat sasaran. Namun, hal itu juga harus di­dukung oleh Organisasi Perang­kat Daerah (OPD) terkait, khu­susnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupa­ten Bandung Barat.

“Perencanaanya sudah jelas harus disesuaikan dengan se­gala kebutuhan masyarakat. Lalu apa saja yang harus diprio­ritaskan. Terpenting lagi itu ha­rus dilaksanakan secara trans­paran dan terbuka,” katanya.

Sunarya mengungkapkan, selama ini masih banyak per­masalahan di desa yang harus segera diselesaikan oleh pe­merintahan desa. Diantara persoalan tersebut yakni se­perti pembangunan infrastruk­tur jalan, pertanian, irigasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Memang ada beberapa ma­salah yang prioritas harus dise­lesaikan. Namun, faktanya sam­pai saat ini desa belum sanggup menyelesaikannya,” ujarnya.

Namun demikian, Sunarya mengatakan, bahwa yang men­desak untuk segera diselesaikan adalah Bumdes. Pasalnya, saat ini masih banyak Bumdes di Bandung Barat yang tidak aktif.

“Dampaknya banyak masy­arakat yang menjadi sasaran empuk oleh rentenir. Padahal, jika Bumdes ini bisa berjalan, itu dapat membantu masy­arakat. Sehingga masyarakat yang kesulitan untuk menda­patkan modal usaha untuk dagang seperti gorengan pun, itu tidak lari pinjam ke rente­nir,” ungkapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan