Lebih Hemat, Ada Bantuan dari Pemkot

Pansus III DPRD Kota Cimahi Bahas Raperda Tentang Penyelenggaraan Transportasi Jamaah Haji

66
NUR AZIZ/JABAR EKSPRES
 Ketua Pansus III DPRD Cimahi Nurhasan memimpin rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan transportasi jemaah haji.

CIMAHI – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Cimahi bahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan transportasi jamaah haji.

H Nurhasan Sip
Ketua Pansus III

Ketua Pansus III, Nurhasan mengatakan, Raperda tersebut merupakan usulan dari pihak eksekutif melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai amanat undang undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Transportasi Jamaah Haji. Dalam raperda tersebut diatur berkait bantuan yang akan diberikan oleh pihak Pemkot Cimahi ke masyarakat yang akan melakukan perjalanan ibadah haji.

”Yang biasanya dibebankan kepada jamaah akan hilang. Sehingga akan mengurangi anggaran jamaah yang ada di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), karena ditanggung APBD,” kata Nurhasan di ruang Pansus DPRD Cimahi Jalan Djulaeha Karmita, kemarin (1/3).

Menurut Politisi Partai Hanura itu, karena sebelumnya payung hukum terkait bantuan biaya keberangkatan (transportasi) jamaah haji Cimahi dari titik kumpul di Cimahi ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Kota Cimahi belum ada. Maka pihak dewan mendorong pembuatan perda tersebut.

”Kita sudah selesai membahasnya. Untuk teknisnya danti diatur oleh Peraturan Walikota (Perwal),” ujarnya.

Meski dalam pembahasannya, Nurhasan merasa kurang puas karena tidak ada interaksi dari stakeholder yang ada, baik dari kemenag dan KBIH serta hanya mengikuti sebatas apa yang ditampilkan draft dari eksekutif tanpa ada masukan masukan yang lebih detail, namun pihaknya bersyukur karena Raperda tersebut sudah selesai.

”Tinggal kita serahkan kepada pihak provinsi untuk dievaluasi. Dalam Perda nanti di putuskan semua warga Indonesia yang berangkat dari Kota Cimahi akan difasilitasi, sehingga tidak ada diskriminasi,” ucapnya.

Kendati Raperda tersebut tinggal menunggu persetujuan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun Nurhasan meminta, kepada masyarakat calon jemaah haji untuk bersabar, sebab dalam Perda yang akan disahkan dan mulai diberlakukan pada 2018 ini, pemerintah baru mampu memberikan fasilitas sebatas transportasi dan konsumsi saja.

”Kemungkinan juga ada sewa gedung untuk berkumpul. Karena selama ini kita selalu menggunakan fasilitas TNI untuk berkumpul,” terangnya.

Dijelaskannya, saat ini pihak pemerintah belum bisa membagi bantuan tersebut dengan hitungan perorangan. Sebab dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), standar satuan harganya belum disebutkan. ”Baru unit sebatas unit kendaraan belum bicara jatah perorangan. Teknisnya pemerintah akan membuat panitia yang nantinya disahkan berdasarkan Perwal. Panitia itu yang akan bertugas mempersiapkan segalanya,” pungkasnya. (adv/ziz)



TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.