BANDUNG – Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/Kep. 648-Disdik/2018 tentang tim pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia Provinsi Jawa Barat, serta Draf Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Provinsi Jawa Barat, dibentuklah Forum Pemuda Sadar Hukum (FPSH) bagi siswa pelajar di tingkat SMA, SMK, dan MA.
Ketua FPSH Jawa Barat, Nandi mengatakan FPSH merupakan program sinergitas antara instansi diantaranya yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional, Polda Jawa Barat, Kementrian Agama dan Kejaksaan Tinggi Negeri. Sesuai dengan SK yang telah disebutkan, forum tersebut memilkkk tugas untuk membantu siswa di sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum.
”Harapannya setiap sekolah bisa menyosialisasikan forum ini dan intinya juga bisa meningkatkan kesadaran hukum. Sehingga bisa lebih menggelorakan lagi bahwa forum ini adalah salah satu cita cita luhur kita, dari pemimpin masa lalu kepada pemimpin-pemimpin masa depan. Dan juga meningkatkan Jabar sebagai provinsi sadar hukum untuk kedepannya,” ujar Nandi pada Rapat Koordinasi Pembinaan Kesadaran Hukum di Gedung Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Radjiman, Kota Bandung, seperti dilansir laman Disdik Jabar.
Pada pemaparannya, Nandi menjelaskan program kerja yang telah dilaksanakan FPSH diantaranya adalah sosialisasi dan pengukuhan duta hukum dan HAM kabupaten/kota, deklarasi forum pelajar sadar hukum dan HAM di sekolah dan kabupaten/kota, kunjungan pada lapas anak dan kanim imigrasi, turut membina di lapangan kegiatan kawah kepemimpinan pelajar (KKP), serta masih banyak lagi.
Selain itu, program kerja yang sedang dilakukan diantaranya melaksanakan Lomba Cerdas Cermat Ham Tingkat Nasional, lomba desain poster di kalangan pelajar, persiapan kampanye Jabar Tolak Intoleransi, apel memperingati hari Ham Sedunia yang diikuti SMA, SMK, MA se-Jawa Barat, serta penataan struktur administrasi dan kesekretariatan TIM Sinergitas.
”Adapun program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2019 meliputi konsolidasi, jambore sadar hukum, training, study lapangan, seminar, kolaborasi, sampai deklarasi,” ujar Nandi.
