BANDUNG – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso mengaku, menargetkan bisa menurunkan kembali jumlah angka fertilitas di Jawa Barat. Pada 2019, pihaknya menyatakan angka fertilitas di Jawa Barat harus turun menjadi 2,2 persen.
”Jika target bisa tercapai, maka setiap keluarga akan memiliki dua anak,” tegas Teguh usai pembukaan kegiatan Executive Seminar Hari Kependudukan Dunia Provinsi Jawa Barat di Hotel Grand Tjokro, Kota Bandung, kemarin (28/8).
Dituturkan dia, sampai saat ini masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki angka fertilitas tertinggi di Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut terdapat di Jawa Barat selatan, di antaranya ialah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur.
”Secara umum untuk Jawa Barat sudah bagus. Angka menikahnya berada di angka 20 tahun, tapi di Jabar Selatan seperti Cianjur rata-rata masih ada yang menikah di usia 18 tahun,” kata dia.
Sementara itu, Pemprov Jabar mengaku senang dengan pencapaian itu. Sebab, angka fertilitas total atau jumlah anak rata-rata yang dilahirkan perempuan pada akhir masa reproduksi telah mengalami penurunan. Angka fertilitas di Jawa Barat pada 2016 mencapai 2,6 persen dan menurun menjadi 2,4 persen pada 2017.
”Alhamdulillah ada penurunan angka fertilitas di Jawa Barat pada tahun 2017. Artinya, kalau 2,6 persen masyarakat umur 15 hingga 25 tahun berarti telah memiliki dua hingga tiga anak,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa.
Meski telah mengalami penurunan, tapi Iwa menilai masih terdapat beberapa aspek yang belum tercapai. Namun begitu, pihaknya tetap berterima kasih kepada BKKBN Provinsi Jawa Barat karena dinilai telah bekerja dan bisa mengimplementasikan program pengendalian kependudukan. Sebab, sampai saat ini Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak.
”Jadi, ini sebenarnya bukan soal jumlah tapi bagaimana BKKBN Jawa Barat melaksanakan tiga program utama, yaitu pengendalian jumlah penduduk, kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi,” tuturnya.
Iwa mengungkapkan, selama ini Pemprov Jabar telah secara konsisten membantu BKKBN Jawa Barat. Bantuan tersebut diberikan, khususnya terhadap kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga penyuluh dengan memberi alokasi anggaran sebanyak Rp 27 miliar.
