Bawaslu: 391.181 Pemilih Ganda

Perbaikan DPT Tersisa Hari Ini

17
DPT - Jabar
TEMUKAN GANDA: Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat menemukan sebanyak 391.181 data pemilih ganda di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, kemarin (13/9).

SOREANG – Sebanyak 391.181 data pemilih ganda di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota Jawa Barat ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat. Hal ini diketahui jelang pemilihan Presiden 2019. KPU Jabar hanya memiliki waktu sehari untuk melakukan perbaikan data daftar pemilih tetap (DPT) sebelum penetapan DPT Nasional pada Sabtu (15/9).

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi mengungkapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 198 ayat 2 menjelaskan setiap warga negara Indonesia didaftar 1 kali dalam DPT.

”Ini merupakan temuan Bawaslu Jabar, bahwa data pemilih ganda di 27 kabupaten kota di Jabar mencapai 391.181 pemilih. Dalam penemuan pemilihan ganda ini kami mendorong agar pemilih ganda dilakukan proses penghapusan dalam DPT di Provinsi Jabar,” kata Zaki saat memberikan keterangannya, kemarin(13/9).

Menurutnya, selain data pemilih ganda, bawaslu juga menemukan data pemilih tanpa NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NIK kosong sebanyak 1.705 pemilih. Data pemilih tanpa NKK (Nomor Kartu Keluarga) atau NKK kosong sebanyak 22.371 pemilih.

Selain itu, lanjutnya, data pemilih baru yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 707. Dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan selisih jumlah pemilih antara jumlah dalam berita acara KPU kabupaten/kota dengan data by name by adress sebanyak 17.516 pemilih.
”Terdapat di Kabupaten Bekasi selisih 15.034 pemilih, Kabupaten Karawang selisih 426 pemilih dan Kabupaten Indramayu selisih 712 pemilih,” ungkapnya.

Zaki mengakui, bahwa bawaslu juga menemukan data pemilih dengan NIK sama tapi orang berbeda sebanyak 1.082 pemilih. Sebanyak 17 pemilih sudah diverifikasi faktual dan dapat dipastikan terdapat data pemilih dengan NIK sama tapi orang berbeda. Jadi dari DPT hasil penetapan KPU Jabar sebanyak 32.636.846 pemilih terdapat data ganda sebanyak 391.181 pemilih. Dan terdapat selisih 32.245.665 atau sekitar 1,20 persen.

”Ini persoalan klasik ada persoalan kependudukan, yang pertama dari penomoran NIK tidak terstandar. kedua ada kesalahan input dari KPU jadi dobel input. Ketiga ada masalah verifikasi faktual data pemilih pada masa pendataan pemilihan itu sendiri,” jelasnya.

Zaki juga mengungkapkan, Bawaslu Jabar telah mendorong KPU Jabar untuk melakukan pencoretan data ganda tersebut. Selain itu Bawaslu Jabar juga berkoordinasi dengan Disdukcapil kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan dan validitas NIK.

”Kami selaku pengawas melalukan fungsi pengawasan agar betul-betul menjaga hak pilih warga. Dan betul-betul bahwa DPT ini adalah DPT yang bersih dari pemilih ganda sehingga legitimasi pemilu ini, nanti memiliki legitimasi yang kuat,” terangnya.

Zaki menambahkan penetapan DPT nasional akan dilakukan KPU Jabar pada Sabtu 15 September dan paling lambat pada Minggu 16 September nanti. Untuk itu KPU Jabar memiliki waktu paling lambat dua hari untuk memperbaiki DPT nasional.

”Kami akan input kembali data ganda 391.181 pemilih ini. Hasil yang disahkan di KPU kabupaten/kota dalam rekap itu berapa, kita akan rilis lagi. Tidak ada alasan KPU tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kecuali memang secara faktual data tersebut tidak bermasalah,” paparnya.

Kordiv organisasi Bawaslu Jabar, Abdulah menerangkan, hal ini merupakan permasalahan serius terkait sistem data kependudukan dan hal ini akan menjadi catatan serius di catatan kependudukan karena adanya nama ganda namun NIK nya sama. Bahkan beberapa temuan Bawaslu ada nama tapi tidak ana NIK.

”Hal ini akan menjadi serius, bukan hanya soal kepemiluan, tapi menunjukan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan database kependudukan juga harus lebih maksimal kerja untuk merapihkan kependudukan agar kami sebagai pengguna sistem stake holder pengguna data kependudukan tidak mengalami lagi kendala-kendala serius dalam hal verifikasi pengawasan dan verifikasi data kependudukan untuk kepentingan pemilu,” terangnya.

Data ini, katanya, akan di pakai untuk pemilu 2019 dan Pilkada serentak apalagi sistem design pemilu keserentakan, oleh karena itu, pihaknya berharap, problem DPT ini bukan problem tiap tahun dan setiap pemilu yang selalu muncul terus.

”Kami berharap sumber data dari pemerintah khususnya yang menyuplai data kependudukan penting untuk di verifikasi lebih awal juga. Pasalnya hampir di semua Kabupaten Kota memiliki problem soal kegaandaan, aspek kegandaan seperti NIK Analisis kegandaan elemen NIK. ini menunjukan sistem data input kependudukan ada persoalan serius,” imbuhnya.

Abdulah juga mencontohkan persoalan NIK tak terstandar lantaran kekurangan digit terjadi di Purwakarta. Selain itu, harusnya dimiliki satu orang tapi saat di verifikasi PPK dan Panwascam NIK sama orangnya berbeda.

”Atas temuan ganda ini kami mendorong agar data pemilih ganda dilakukan proses penghapusan dalam DPT Provinsi Jawa barat. Seperti yang paling tinggi itu di Kabupaten Bekasi 93.000 pemilih,” pungkasnya. (yul/ign)

DATA TEMUAN
Data Pemilih Tanpa NIK 1.705 pemilih
Data pemilih tanpa NKK 22.371 pemilih
Nik Sama Orang Beda 1.082 pemilih

DATA PEMILIH BARU
Memenuhi Syarat 707
Tidak Memenuhi Syarat 17.516

DPT Hasil Penetapan KPU Jabar 32.636.846 pemilih
Pemilih Data Ganda 391.181 pemilih
Selisih 32.245.665 (1,20 persen)

Sumber: Bawaslu Diolah

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.