Pendidikan Politik Warga Harus Digenjot

NGAMPRAH– Menjelang Pilkada di Kabupaten Bandung Barat, setiap partai politik (parpol) diminta untuk menggenjot pengetahuan politik kepada masyarakat. Sebab, jika pengetahuan politik masyarakat terpenuhi dengan baik, maka hal itu akan menjadi referensi untuk menentukan setiap calon kandidat. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik yang juga Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Adiyana Slamet, kemarin. “Masyarakat seharusnya diberikan pendidikan politik dan diajak untuk ikut berpartisipasi untuk ikut dalam pesta demokrasi seperti di KBB. Sehingga suara dari masyarakat dapat membantu untuk memilih calon terbaik dari partai tersebut,” katanya.

Komisi Pemilihan Umun (KPU), kata dia, harus ikut terlibat membangkitkan partisipasi pengetuhaan politik masyarakat. Sehingga masyarakat akan rasional dalam memilih dan tidak bisa dimobilisasi. “Jangan sampai tidak ada pendidikan politik dari setiap parpol terhadap masyarakat. Akibatnya, berdampak pada kurang partisipasi dalam memilih nantinya,” terangnya.

Lebih jauh Adiyana menjelaskan, menjelang Pilkada ini pengetahuan politik masyarakat di KBB mesti tercukupi. Menurutnya jika pengetahuan politik masyarakat minim jangan harap hal itu akan mampu melahrikan pemimpin profesional. Apalagi visi misi dalam membangun KBB pun, kata Adiyana, akan tertuang dalam program yang telah disampaikan oleh masing-masing kandidat. “Kalau informasi politik sudah terpenuhi, masyarakat tentu akan rasional dalam memilih pemimpin yang memang mempunyai visi misi untuk membangun KBB itu sendiri,” katanya.

Adiyana mencontohkan, jangan sampai Pilkada di KBB seperti Pilkada Cimahi, dimana masih banyak masyarakat yang masih minim dalam pendidikan politik. Bahkan dari hasil survei LKKP, kata Adiyana, perihal penelitian yang menyangkut kontrusksi informasi politik, dari data kualitatif 230 informan, yang diklasifikasikan menjadi data hanya ada 1 persen. “Semua kita tanyakan, mulai dari visi misi kandidat, termasuk kapan pilkada itu dihelat. Namun memang faktanya, pengetahuan masyarakat itu sangat minim. Kita tidak ingin di KBB juga masyarakat hanya dimobilisasi untuk pilkada,” jelasnya.

Adiyana menambahkan, karena Pilkada KBB akan berbarengan dengan Pilgub Jawa Barat, jangan sampai di Pilkada KBB tertuju pada Pilgub sehingga masalah pilkada di KBB terabaikan. “Termasuk di Kota Cimahi, ketika pilkada masyarakatnya malah fokus kepada Pilkada Jakarta putaran pertama. Tentu, kita tidak ingin di KBB juga terjadi seperti itu,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan