jabarekspres.com, NGAMPRAH – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung Barat pada 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Meskipun sebenarnya, pihak yang punya fungsi pendidikan politik adalah partai. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU KBB Iing Nurdin ketika ditemui kemarin (6/4)
Menurut Iing, salah satu cara memberikan pendididkan politik, KPU meluncurkan rumah pintar pemilu (RPP) bertajuk TIPS, di Kantor KPU setempat Jalan Padalarang-Purwakarta.
Peresmian RPP ini dihadiri sejumlah pimpinan parpol di KBB, KPU Provinsi Jawa Barat, perwakilan pemerintah daerah, legislator, dan sejumlah organisasi massa dan organisasi kepemudaan.
TIPS ini, kata dia, akan menjadi wadah untuk edukasi politik bagi masyarakat. Di sini, katanya, akan menjadi tempat diskusi baik formal dan informal.
Menurut Iing, TIPS yang dimaksud merupakan kepanjangan dari Tepas Informasi Pemilu Sukses (TIPS). “Tepas dalam bahasa sunda memiliki arti sebuah tempat diskusi. Di tepas biasanya tempat segala hal diperbincangkan,” katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Bandung Barat Agustina Piryanti menuturkan, pihak punya kewajiban untuk memperlancar Pilkada serentak. Bahkan, pemkab Bandung Barat memiliki misi untuk menyukseskan pesta demokrasi Pilkada 2018 nanti
Ia menekankan, semua elemen dan pemangku jabatan agar memahami amanat UU menyukseskan setiap agenda Pemilu. Dengan cara mendukung agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan sukses sesuai dengan harapan.
Menurtnya, memasuki tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempersiapkan sejumlah tahapan untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 mendatang.
Tahapan pertama penyelenggaraan Pilkada akan dimulai bulan Juni 2017. Bahkan, pada Pilkada 2018 hanya berlangsung satu kali putaran saja. Hal ini mengacu pada Undang-undang No 10 Tahun 2010.
Sedangkan untuk kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di KBB pada 2018-2023 mendatang mencapai Rp 80 miliar.
Nilai tersebut naik 100 persen jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2013 lalu yang hanya Rp40 miliar. (drx/yan)
