bandungekspres.co.id, BANDUNG – Provinsi Jawa Barat mengklaim, alih kelola SMA/SMK paling lancar dibanding daerah lain. Bahkan Jabar mengklaim diri sebagai paling siap dalam peralihan status pendidikan ini.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan, kesiapan dalam alih kelola tersebut sudah dipersiapkan sejak 2016. Salah satunya dengan menyusun berbagai sistem penunjang kelancaran kebijakan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut.
”Di awal itu kita sudah melakukan pendataan dengan menata sejumlah aset sekolah yang ada di 27 kabupaten dan kota,” jelas Heryawan ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (9/1)
Selain itu, penataan kepegawaian, baik struktural dan nonstruktural Pemprov Jabar sudah dilakukan. Sehingga secara teknis, tinggal pelaksanaannya saja.
Pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan, telah menerima berbagai masukan mengenai konsep pengalihan status ini baik dari pejabat bersangkutan maupun kepada guru-guru di daerah secara langsung. ”Kita jamin semua urusan peralihan kewenangan ini, insya Allah berjalan dengan baik,” ungkap Aher.
Terkait teknis, Aher juga mengharapkan, ke depan penyaluran dana Bantuan Operasional yang bersumber dari pusat bisa sesuai jadwal. ”Dengan begitu, bisa mendukung kegiatan belajar mengajar dengan tepat dan cepat,” ucapnya.
Teknis lain, dia juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jabar untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi agar alih kelola ini tidak perlu ada lagi masa transisi. ”Jangan sampai ada masa transisi yang kurang bagus dari perpindahan pendelegasian kewenangan ini. Sebab, saya harus fokus pada pendidikan,” tegasnya.
Aher tidak menampik, alih kelola tersebut cukup berat. Sebab, peralihan tersebut juga berdampak pada status kepegawaian guru-guru. Terlebih lagi, jumlah guru di Jabar saat ini terbilang besar.
Dia memerinci, saat ini setelah didata jumlah guru ada 27.277 orang. Jumlah itu terdiri dari 24.292 guru, 473 pengawas sekolah dan 2.512 tenaga adiministrasi sekolah. ”Namun saya berjanji, pengelolaan yang telah diambil alih provinsi ini akan memiliki dampak positif. Baik untuk kualitas pendidikan maupun kesejahteraan para guru,” tuturnya.
Bentuk kesejahteraannya antara lain dari skema pemberian tunjangan. ”Termasuk remunerasi untuk para guru sedang dikaji berdasarkan masukan dari para guru langsung,” ucapnya.
