KontraS Sebut Tragedi Kanjuruhan sebagai ‘Pembunuhan Sistematis’, Aparat Jadi Sorotan

Berita, Berita Utama, Nasional|Selasa, 11 Oktober 2022, 2:45 PM

JabarEkspres.com – Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa yang masih menyayat hati dan pikir hingga sekarang dan seterusnya. Seratus lebih nyawa manusia ..

KontraS Sebut Penanganan Kasus Tewasnya Brigadir J Mirip Dengan Penembakan 6 Laskar FPI

Berita, Hukum, Nasional|Kamis, 14 Juli 2022, 3:54 PM

JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menganggap banyak kejanggalan dalam kasus baku tembak di rumah ..

FPI, Kasus Penembakan, KontraS, Nasional, Polisi

Kasus Tewasnya Brigadir J seperti Kasus Pengusutan Perkara 6 Laskar FPI, KontraS: Ada yang Ditutup-tutupi!

Berita, Nasional|Kamis, 14 Juli 2022, 3:51 PM

JabarEkspres.com – Banyak kejanggalan dalam peristiwa baku tembak antar anggota polisi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, ..

Tanggapi Komentar Netizen, Mulyanto Sebut Luhut Pantas Disebut Perdana Menteri

Polisi Tak Bisa Jelaskan Alasan Penolakan Laporan Dugaan Korupsi Luhut

Berita, Berita Utama, Hukum, Nasional|Kamis, 24 Maret 2022, 1:40 PM

JAKARTA – Laporan Koalisi Bersihkan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil tentang dugaan tindak pindana korupsi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan ..

Pihak Luhut Pastikan Akan Bantah Semua Tuduhan Haris Azhar dengan Barang Bukti

Berita, Hukum, Nasional|Kamis, 24 Maret 2022, 9:08 AM

JAKARTA – Mengenai tudingan yang dilontarkan Direktur Lokataru, Haris Azhar soal bukti keterlibatan Menko Kemaritian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ..

SOLIDARITAS: Seruan KontraS lewat unggahan di media sosial sebagai bentuk solidaritas atas Fatia dan Haris Azhar yang sempat dijemput paksa Polri. (@KontraS/Twitter)

Polri ‘Jemput Paksa’ Fatia dan Haris Azhar, Begini Penjelasan KontraS

Berita, Berita Utama, Hukum, Kriminal, Nasional|Selasa, 18 Januari 2022, 12:13 PM

BANDUNG – Setidaknya ada empat sampai lima polisi yang sempat mendatangi kediaman dua aktivis, yakni Fatia Mualidiyanti dan Haris Azhar. ..

Kontras: Hukuman Mati Tak Beri Efek Jera Pada Pelaku

Berita, Hukum|Kamis, 23 Desember 2021, 1:15 PM

JAKARTA – Penerapan hukuman mati yang beberapa waktu terakhir cukup ramai diperbincangkan mendapat banyak tanggapan dari para ahli. Kali ini ..

Jamin Perlindungan Pembela HAM, KontraS: Dibutuhkan Ketegasan JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri mengatakan bahwa dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menjamin perlindungan pembela hak asasi manusia (HAM). “Penting untuk ada tanggung jawab negara, setidaknya jaminan pelindungan terhadap para pembela HAM,” kata Arif Nur Fikri dalam konferensi pers bertajuk “17 Tahun Kematian Munir Said Thalib” yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus, Selasa. Berdasarkan pengamatan Arif, terdapat banyak kasus pembela HAM yang tidak terselesaikan dengan baik, sebagaimana peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tanggal 7 September 2004. Menurut dia, kasus-kasus tersebut menunjukkan pola berulang dan pertanda bahwa ada ketidakpastian jaminan perlindungan terhadap pembela HAM. Oleh karena itu, Arif berharap agar diskusi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus pembunuhan Munir dapat menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Penetapan tersebut diyakini dapat menjadi awal dari komitmen pemerintah untuk menegakkan jaminan pelindungan bagi para pembela HAM. “Munir merupakan pembela HAM, dia melakukan kerja-kerja terkait HAM tapi tidak ada jaminan terhadap almarhum Munir dan pembela HAM lainnya,” ucap dia. Setidaknya, kata Arif, penetapan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat dan pengungkapan kasus pembunuhan Munir hingga tuntas dapat mendorong Komnas HAM dan pemerintah untuk mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan jaminan pelindungan hukum untuk para pembela HAM. “Penting kasus ini untuk diungkap, karena konteks dari kasus ini menyerang soal jaminan perlindungan terhadap pembela HAM,” kata Arif. Proses penyelesaian kasus pembunuhan Munir telah bergulir selama 17 tahun dan akan kedaluwarsa pada tahun 2022. Akan tetapi, guna memastikan kasus dapat terus berlangsung, KASUM meminta kepada Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Aturan terkait kedaluwarsa tidak akan berlaku apabila kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, hingga saat ini, masih belum dapat diwujudkan lantaran terdapat perbedaan pandangan di antara komisioner Komnas HAM. Perbedaan pandangan antara para komisioner Komnas HAM tersebut juga disampaikan oleh anggota komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam audiensi publik bertajuk “Penuntasan Kasus Pembunuhan Munir”, Senin (6/9). Ia mengatakan, masih terdapat beberapa komisioner yang menilai sulit untuk menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) terdiri dari terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti KontraS, Imparsial, Amnesty International, LBH Jakarta, dan organisasi lainnya. Beberapa individu yang memiliki perhatian pada kasus pembunuhan Munir juga menjadi bagian dari KASUM. (ANTARA)

Jamin Perlindungan Pembela HAM, KontraS Sebut Perlu Adanya Ketegasan

Berita, Kriminal, Nasional|Rabu, 8 September 2021, 4:00 AMRabu, 8 September 2021, 2:15 PM

JAKARTA – Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri mengatakan bahwa ..

Kebebasan Pers Terancam Bila Media Harus Menutupi Keburukan Aparat

Berita, Hukum, Nasional|Selasa, 6 April 2021, 1:46 PM

JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik Surat Telegram Rahasia Kapolri terkait kebijakan peliputan media massa. ..

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.