JABAR EKSPRES – Hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu dasar kalangan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengusulkan kenaikan UMK 2027 sebesar 8 hingga 10 persen.
Koordinator Koalisi 7 Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat mengatakan, usulan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pekerja serta proyeksi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.
“Kami mengusulkan kenaikan UMK 2027 sebesar 8 sampai 10 persen dari tahun ini. Apalagi, jika melihat proyeksi kenaikan UMP yang berada di kisaran 7 persen, tentu UMK harus bisa lebih tinggi,” ujar Dede saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2026).
Baca Juga:Dedi Mulyadi Umumkan UMP Jabar 2027 Rp3 JutaMeski Sudah di Atas KHL, UMK Kabupaten Bandung 2027 Masih Berpeluang Naik
Saat ini, UMK Bandung Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.984.711 per bulan. Jika usulan kenaikan tersebut terealisasi, upah minimum pada 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp4.303.487 hingga Rp4.383.182.
Dede menyebut, angka tersebut menjadi harapan kalangan buruh agar kenaikan upah tahun depan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Kami berharap pemerintah daerah, terutama Bupati Bandung Barat, bisa mengakomodasi usulan tersebut. Dengan begitu, UMK tahun depan bisa mencapai kisaran Rp4,3 juta,” katanya.
Selain mengacu pada proyeksi kenaikan upah, kalangan buruh juga menyoroti hasil survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan di tiga pasar wilayah Bandung Barat.
Berdasarkan survei terhadap 64 komponen kebutuhan hidup, nilai KHL riil di Bandung Barat disebut mencapai sekitar Rp4,5 juta. Angka tersebut dinilai masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi UMK 2027 yang diusulkan buruh.
“Kalau melihat hasil survei Dewan Pengupahan, kebutuhan hidup layak pekerja mencapai Rp4,5 juta. Jadi, meskipun UMK naik 8 sampai 10 persen, nilainya masih belum menyamai kebutuhan hidup berdasarkan hasil survei tersebut,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dede turut menyoroti perbedaan hasil penghitungan KHL yang dikeluarkan BPS Bandung Barat. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, nilai KHL dari BPS berada di kisaran Rp3,6 juta.
Baca Juga:Menaker: Penetapan UMP-UMK 2027 Disesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026Gedung Sate Masih Ditata, Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMP 2027
Perbedaan angka tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan penetapan UMK 2027, sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Kami juga belum memahami secara pasti dasar munculnya angka Rp3,6 juta dari BPS. Karena itu, kami berharap hasil survei Dewan Pengupahan dan kondisi riil kebutuhan pekerja bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan UMK tahun depan,” tuturnya.
