JABAR EKSPRES – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung 2026 tercatat berada di angka Rp 3.972.202, melampaui standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) daerah tersebut yang dipatok Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 3.615.805. Meski sudah melampaui KHL, peluang kenaikan UMK Kabupaten Bandung pada 2027 dipastikan tetap terbuka.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung, Dadang Komara, mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tetap mendorong kenaikan upah pada 2027. Namun, ia memprediksi persentase kenaikannya tidak akan terlalu besar.
“Kami memperkirakan kenaikannya tak akan besar pada daerah dengan UMK lebih besar daripada KHL. Hal itu untuk meminimalisasi gap upah minimum antarkabupaten atau kota,” ujar Dadang, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga:Pemkab Tasikmalaya Bidik Industri Kreatif Jadi Andalan Tekan KemiskinanGerak Cepat Pulihkan Distribusi, Air Bersih Kembali Mengalir ke Rumah Warga Babakan Hantap
Secara keseluruhan, rata-rata KHL di Jawa Barat memang berada di angka Rp 4.248.132. Dadang menjelaskan, tingginya rata-rata provinsi itu dipengaruhi oleh daerah industri dengan standar KHL besar seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Karawang.
Selain estimasi KHL, formula penghitungan upah minimum 2027 turut memasukkan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu (alfa) di rentang 0,5 hingga 1,0.
Dalam prosesnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung hanya sebatas memberikan rekomendasi.
“Tetap Pak Gubernur yang memutuskan. Tingkat kabupaten atau kota sebatas menyampaikan saran dan pertimbangan besaran UMK,” tegas Dadang.
Mengutip laman resmi Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137–139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Melalui aturan ini, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sementara penetapan UMK serta UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat dengan tetap mengedepankan dialog bersama seluruh pemangku kepentingan.
