“Yang terbaik, ya. Tapi memang kami juga akuin juga sekolah-sekolah yang masih kurang baik ada di swasta. Ini yang paling penting,” kata Agus.
Meski demikian, ia tidak menampik masih terdapat kesenjangan kualitas di antara sekolah swasta. Karena itu, BMPS mendorong adanya gerakan bersama agar kualitas pendidikan di seluruh sekolah swasta dapat semakin merata.
Agus menjelaskan, setidaknya terdapat dua persoalan mendasar dalam pemerataan pendidikan di Jawa Barat, yakni ketimpangan sarana dan prasarana serta belum meratanya kualitas pendidikan.
Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian
Menurutnya, persoalan infrastruktur masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran dan terpencil.
“Bagaimana pemerintah membagi Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital sedangkan di daerah terpencil sana itu internet saja enggak ada. Ya, ini yang perlu dipikirkan pemerintah. Tidak hanya asal membagi-bagi IFP saja, sebagai contoh saja. Belum menyangkut gedung ya, menyangkut kelengkapan sekolah, perpustakaan,” terang Agus.
Selain fasilitas, pemerataan kualitas sumber daya manusia dan kualitas peserta didik yang masuk ke sekolah juga menjadi perhatian. Agus menilai, kebijakan pendidikan seharusnya tidak menciptakan pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan siswanya.
Ia pun secara tegas menyampaikan keberatan terhadap konsep sekolah unggulan yang dinilainya berpotensi melahirkan eksklusivitas dalam dunia pendidikan.
“Makanya kami dari BMPS menentang keras adanya sekolah unggulan, mohon maaf, seperti sekolah maung, segala macam ini. Ini adalah menjadikan sekolah yang eksklusif ya. Akhirnya apa? Anak-anak yang pintar masuk di dalam satu sekolah,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Agus mendorong agar prinsip pemerataan melalui sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi kembali menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan.
Menurutnya, setiap sekolah seharusnya memiliki komposisi peserta didik yang beragam sehingga pemerataan kualitas dapat terwujud dan setiap siswa memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya.
Baca Juga:Karangtawulan Masuk Bidikan Penataan, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Akses Bus hingga Gerbang WisataLibur Nataru 2026/2027, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat hingga 12 Persen
“Tidak hanya yang pintar semua, mohon maaf yang kurang-kurang pintar dijadikan satu, ya janganlah. Itu kalau memang kita mau bersaing, ya kita samakan kan gitu. Intinya nanti masing-masing siswa itu akan mempunyai kelebihan masing-masing,” tutur Agus.
Dalam upaya memperkecil kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, BMPS juga mendorong pemerintah menghilangkan dikotomi kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.
