JABAR EKSPRES – Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengambil tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih nekat berjualan di trotoar, badan jalan, hingga menutup saluran air di kawasan Jalan H.M. Sutan Harja atau akses Tol Baros.
Penertiban tersebut dilakukan menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait keberadaan PKL yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama di sekitar area putaran balik kendaraan menuju Pasar Baros.
Pasalnya, kendaraan dari arah Baros tidak bisa langsung menuju kawasan Pasar Baros. Pengendara harus terlebih dahulu memutar melalui Jalan H.M. Sutan Harja atau akses Tol Baros.
Baca Juga:Kejari Tasikmalaya Gunakan Jalur RJ Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan RanmorKemenekraf Gelar Bicara Animasi di Bandung, Dorong Karya Lokal Tembus Pasar Global
Kondisi tersebut kerap memicu kepadatan kendaraan, terlebih dengan adanya aktivitas pedagang yang memanfaatkan badan jalan dan bahu jalan untuk berjualan.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Ario Wibisono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan penanganan, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga penertiban langsung terhadap PKL yang masih melanggar aturan.
“Nah, di sekitar situ sering terjadi kepadatan, salah satunya adalah karena aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan dan bahu jalan,” ungkap Ario saat diwawancarai Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, penanganan dilakukan secara bertahap. Petugas dari Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum), khususnya Seksi Pengendalian Operasi (Dalops), rutin melakukan patroli untuk memastikan kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali dipenuhi pedagang.
Hampir setiap hari petugas turun ke lapangan. Jika ditemukan PKL yang kembali menempati lokasi terlarang, mereka terlebih dahulu diarahkan untuk meninggalkan area tersebut.
“Dan apabila sudah diarahkan, tapi ketika rekan-rekan patroli ke sana masih ada lagi (PKL), kita amankan sarana perdagangannya untuk kita proses lebih lanjut, kita kenakan sanksi administratif di Kantor Satpol PP,” tegas Ario.
Ario menegaskan, Pemkot Cimahi tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah melalui kegiatan berdagang. Namun, para PKL diminta tidak menggunakan fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan.
Baca Juga:Hujan Picu Longsor di Sejumlah Wilayah Tasikmalaya, Kapolres Turun Langsung Bantu Warga TerdampakHujan Deras Picu Bencana di 12 Kecamatan Tasikmalaya, Puluhan Rumah Terendam hingga Rusak Tertimpa Longsor
Ia menyebutkan, para pedagang sebenarnya masih memiliki alternatif lokasi untuk berjualan. Salah satunya dengan berkoordinasi langsung bersama pemilik lahan kosong yang berada di sekitar kawasan tersebut.
