“Karena mungkin kesulitan juga ya kalau saluran airnya tidak ditutup, mereka agak sulit untuk berjualan,” kata Ario.
Meski demikian, Ario memahami bahwa sebagian pedagang berdalih berjualan di kawasan tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Namun, menurutnya, alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menggunakan fasilitas umum secara tidak semestinya dan mengganggu kepentingan masyarakat lain.
Baca Juga:Kejari Tasikmalaya Gunakan Jalur RJ Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan RanmorKemenekraf Gelar Bicara Animasi di Bandung, Dorong Karya Lokal Tembus Pasar Global
“Maka dari itu sekali lagi kami tegaskan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Satpol PP Kota Cimahi itu tidak pernah melarang mereka berjualan. Silakan mereka kalau mau berjualan, kita juga sama-sama paham, tapi tidak di tempat terlarang yang dapat menimbulkan gangguan tibum trantibmas dan juga mengganggu hak orang lain, baik itu pejalan kaki maupun pengguna jalan,” tegasnya.
Mengenai adanya protes dan keberatan dari para PKL atas tindakan penertiban tersebut, Ario mengakui hal itu memang terjadi. Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan pemahaman bahwa penggunaan trotoar dan penutupan saluran air untuk kepentingan berdagang merupakan tindakan yang melanggar aturan.
Terlebih, para pedagang dinilai telah melakukan persiapan secara sengaja dengan mengeluarkan biaya untuk membuat penutup saluran air menggunakan material tertentu.
“Kalau sudah sampai mengeluarkan sejumlah uang untuk bikin penutup saluran air menggunakan struktur baja ringan dan juga kayu, saya rasa kan sudah dengan sengaja,” kata Ario.
“Nah, maka dari itu, apapun alasan mereka, kita edukasi. Silakan berjualan, tapi tidak di tempat yang terlarang dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,” sambungnya menutup. (Mong)
