JABAR EKSPRES – Bantaun Subsidi Upah (BSU) periode kuartal IV 2026 masih belum disalurkan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengklaim pihaknya masih melakukan proses verifikasi data.
Kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, Yassierli menyebut pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.
Menurutnya, program yang menyasar sekitar 13,3 juta pekerja itu datanya masih berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga:Soal Eks Setda Tasikmalaya, Bupati Cecep Tegaskan Penataan Berbasis Kerja SamaRI Akui Siap Perangi Penangkapan Ikan Ilegal Lewat Ini!
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi,” ujarnya, mengutip ANTARA, Selasa (10/11/2026).
Setelah proses pendataan rampung di Kemenkeu, kata dia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima.
“Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” sambung dia.
Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Adapun aturan mengenai penyaluran BSU telah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Baca Juga:Diskon Transportasi Nataru 2026/2027 Naik 128 Persen!Tak Mudah Luntur dan Kaya Antioksidan, Peneliti POLSUB Sulap Buah Angkung Merah Jadi Pewarna Pangan Alami
Selain itu, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja atau buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.