JABAR EKSPRES – Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan belum lama ini kembali menimbulkan sejumlah pro kontra di masyarakat. Kali ini menyoroti pengelolaan dana pesangon pekerja.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 Pasal 253 ayat (1) menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon tersebut akan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Kedua bunyi ayat tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat hingga menjadi perbincangan di media sosial, bahwa pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah yakni Danantara.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Soroti Dugaan Pemerasan Pedagang Bensin Eceran di Tasikmalaya oleh Oknum Mengaku Wartawan dan LSMPemerintah Kaji Kredit Petani Lewat Kopdes Merah Putih, Bunga 8-9 Persen per Tahun?
Merespons hal itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri buka suara.
Menurutnya, Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar,” ujarnya, mengutip ANTARA, Senin (16/11/2026).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut. Dan hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait lembaga yang akan mengelola dana pesangon tersebut.
Indah menuturkan bahwa Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pesangon dalam UU tersebut, belum final dan masih memerlukan peraturan pelaksanaan.
“Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” paparnya.
Peraturan pelaksanaan lebih lanjut, kata Indah, diperlukan agar dalam penerapannya nanti dapan membantu mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Baca Juga:Impor KRL Jepang Batal, KAI Ungkap Ini AlasannyaMensesneg: Gibran Sudah Sampaikan Niat Mundur dari Wapres
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah,” pungkas Indah.
